Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.633 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 32 Tahun 2012

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2011

PEDOMAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Pergub Bengkuku 2019-32 Kode etik peyelenggaraan pengadaan.pdf

Abstrak

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20 lS ten tang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, mengamanatkan kode . etik penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. UU No. 30 Tahun 2014 5. PP No. 20 Tahun 1968 6. PP No. 42 Tahun 2004 7. PP No. 53 Tahun 2010 8. Perpres No. 16 Tahun 2018 9. Permendagri No. 80 Tahun 2015 10. Permendagri No. 112 Tahun 2018 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018 13. Permandagri No. 112 Tahun 2018 14. Perda provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 15. Pergub Bengkulu No. 56 Tahun 2018
1. Pasal 3 (1) Kode Etik berlaku bagi pegawai UKPBJ. (2) Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Pejabat struktural; b. Pejabat Fungsional; dan c. Pelaksana. (3) Kode Etik pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi nilai dasar, prinsip, dan etika. (4) Pegawai UKPBJ yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah kode etik Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 32 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Lamandau No. 18 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

Download :
PERBUP LAMANDAU NO 32 TAHUN 2017 TTG PERUB PERBUP 18 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

pengadaan barang/jasa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/534

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sak.it Umum Daerah Lamandau perlu adanya beberapa perbaikan terutama yang berkaitan dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2016
Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau) Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 520), diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau) Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 520), diubah
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2021

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
32 OCR.pdf

Abstrak

pengadaan barang/jasa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel; b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman : penilaian atas kinerja penyedia barang/ jasa pemerintaih; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
mengingat: 1. Undang-Undang Norp.or 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Notnor 30 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomtjr 12 Tahun 2017; 6. Undang-Undang No~or 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah; Pedoman Penilaian Kirierja Penyedia meliputi: a. para pihak dalam Ifenilaian Kinerja Penyedia; b. Penilaian Kinerja Penyedia; dan c. pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
jumlah 26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 32 Tahun 2021

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 32 TH 2021.pdf

Abstrak

PERATURAN-BUPATI-KABUPATEN-KARANGASEM-PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-54-TAHUN-2020-TENTANG-STANDAR-HARGA-SATUAN-BARANG-DAN-JASA-TAHUN-ANGGARAN-2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan ini mengubah ketentuan pada: 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020
Isi 4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019

Abstrak

perubahan-perbup-standar-harga-biaya

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); 21. Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 92).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 92) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap; kode rekening 52102.2.1, 52102.2.6, 52102.2.7 dan 52102.2.10 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap; setelah kode rekening 52102.2.28; Honorer Daerah – selain Dokter – Tingkat Sekolah Menengah Umum ditambah 2(dua) kode rekening lagi yaitu 52102.2.29 dan 52102.2.30, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor setelah Uraian kegiatan 52201.1.445; Pita Mesin Tik Elektronik – colour ribbon printer, ditambah 6(enam) kode Uraian Kegiatan lagi menjadi 52201.1.446 sampai dengan 52201.1.451, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.5; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, setelah uraian kegiatan 52201.5. 244; wipol karbol ditambah 3(tiga) kode Uraian Kode Kegiatan lagi menjadi 52201.5. 245 sampai 52201.5. 247, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.8; Belanja Pengisian Tabung Gas, Uraian Kegiatan 52201.8.1; Isi Ulang Gas LPG 12 Kg, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.8; Belanja Pengisian Tabung Gas, setelah Uraian Kegiatan 52201.8.2 ditambah 1(satu) Uraian Kegiatan lagi 52201.8.3 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Habis Pakai Medis Uraian Kegiatan 52201.9.16, 52201.9,112, 52201.9.113, 52201.9.116, 52201.9.124, 52201.9.201, 52201.9.270, 52201.9.272, 52201.9.276, 52201.9.278, 52201.9.279, 52201.9.312, 52201.9.313, 52201.9.322, 52201.9.486, 52201.9.487, 52201.9.626 dan 52201.9.627, diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Habis Pakai Medis Uraian Kegiatan, setelah Uraian Kegiatan 52201.9.810; ZN Liquid+ Powder, ditambah 5 (lima) Uraian Kegiatan lagi 52201.9.811 sampai dengan 52201.9.815, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, setelah kegiatan 52201.9 ditambah 1(satu) krgiatan lagi yaitu 52201.10; Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis non medis dengan uraian kegiatan 52201.10.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan, Uraian Kegiatan 52201.12.156 dan 52201.12.157 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan, setelah Uraian Kegiatan 52201.12.171; franco infaboard ditambah 2(dua) uraian Kegiatan lagi 52201.12.172 dan 52201.12.173, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 12. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku Bangunan, Uraian Kegiatan 52202.1.302 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 13. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.2; Belanja Bahan / Bibit Tanaman setelah Uraian Kegiatan 52202.2.298; Wuni Uk. 60 – 80 Cm, ditambah 9 (sembilan) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.2.299 sampai dengan 52202.2.307, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.14. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.4. Belanja Bahan Obat-obatan, Uraian Kegiatan 52202.4.15, 52202.4.16, 52202.4.27, 52202.4.56, 52202.4.57, 52202.4.66, 52202.4.90, 52202.4.132, 52202.4.139, 52202.4.143, 52202.4.145, 52202.4.191, 52202.4.207, 52202.4.214, 52202.4.216, 52202.4.293, 52202.4.357, 52202.4.360, 52202.4.361, 52202.4.362, 52202.4.364, 52202.4.442, 52202.4.485, 52202.4.488, 52202.4.512, 52202.4.588, 52202.4.600, 52202.4.645, 52202.4.655, 52202.4.681, 52202.4.717, 52202.4.882, 52202.4.893, 52202.4.940, 52202.4.941, 52202.4.1082, 52202.4.1341, 52202.4.2303, 52202.4.2335, 52202.4.2344 dan 52202.4.2487 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 15. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.4. Belanja Bahan Obat-obatan, setelah Uraian Kegiatan 52202.4.2637; Zypras 0,5 mg, ditambah 9(Sembilan) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.4.2638 sampai dengan 52202.4.2646, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 16. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.6; Belanja Belanja Persediaan Makanan Pokok, setelah Uraian Kegiatan 52202.6.162; wortel, ditambah 2(dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.6.163 dan dengan 52202.6.164, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 17. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.10; Belanja Bahan Non Medis, setelah uraian kegiatan 52202.10.41; Sawi Putih, ditambah 14 (empat belas) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.10.42 sampai dengan 52202.10.55, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.18. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/Percontohan, Uraian Kegiatan 52202.11.823, 52202.11.1257, 52202.11.1261, 52202.11.1262, 52202.11.1263, 52202.11.1265, 52202.11.1268, 52202.11.1269, 52202.11.1270, 52202.11.1273, 52202.11.1280, 52202.11.1292, 52202.11.1293, 52202.11.1357, 52202.11.1359, 52202.11.1367 dan 52202.11.1425 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 19. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/Percontohan, Uraian Kegiatan setelah 52202.11.2353; Elastik lebar 6 cm, ditambah 52 (lima puluh dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.11.2354 sampai dengan 52202.11.2405, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 20. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, setelah Uraian Kegiatan 52202.17.216; Mineral Mix (Program gizi), ditambah 9 (Sembilan) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.17.217 sampai dengan 52202.17.225, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 21. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, ditambah 1 (satu) kode kegiatan lagi yaitu 52202.18; belanja Pakaian Dinas dengan uraian kegiatan 52202.18.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 22. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.4; kegiatan Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/ Jasa Publikasi, Uraian Kegiatan Setelah 52203.4.7; Kanal Berita Online Paket per Artikel ditambah 3 (tiga) uraian kegiatan lagi Yaitu 52203.4.8 sampai dengan 52203.4.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.23. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja jasa Kantor, kegiatan 52203.26; Belanja Tenaga Borongan/ Tenaga Lepas/ Tenaga Harian, Uraian Kegiatan 52203.26.164, 52203.26.360, 52203.26.386 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 24. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja jasa Kantor, kegiatan 52203.28; Belanja Jasa Hiburan, setelah uraian kegiatan 52203.28.16; Rebana Kelompok Kecil dengan jumlah anggota 15 orang ditambah 13 (tiga belas) uraian kegiatan lagi yaitu 52203.28.17 sampai dengan 52203.28.29, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 25. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52204; Belanja Premi Asuransi, Kegiatan 52204.1; Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Uraian Kegiatan 52204.1.1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 26. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52204; Belanja Premi Asuransi, Kegiatan 52204.3; Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan, Uraian Kegiatan 52204.3.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 27. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52205; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, kegiatan 52205.5; Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, setelah uraian kegiatan 52205.5.21; Perpanjangan Kendaraan bermotor Roda 6 (enam) dan Sejenisnya ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi yaitu 52205.5.22 sampai dengan 52205.5.25, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 28. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, uraian kegiatan 52210.1.1 sampai dengan 52210.1.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.29. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, setelah uraian kegiatan 52210.1.15; Sewa Gubug+Pondokan ditambah 1 (satu) kode kegiatan lagi yaitu 52210.1.16, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 30. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan 52210.9; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Uraian Kegiatan 52210.9.14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 31. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52211; Belanja Makanan dan Minumam, Kegiatan 52211.5; Belanja Air Minum / Minuman Dalam Kemasan, Uraian Kegiatan 52211.5.1 dan 52211.5.5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 32. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52214; Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu, Kegiatan 52214.6; Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas/ Harian, Uraian Kegiatan 52214.6.7, 52214.6.8, 52214.6.9, 52214.6.10, 52214.6.11, 52214.6.77 dan 52214.6.78 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 33. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas; Kegiatan 52215.1 sampai dengan 52215.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 34. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, Uraian Kegiatan 52217.4.18 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.35. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52221; Belanja Jasa Konsultansi, kegiatan 52221.2; Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, setelah uraian kegiatan 52221.2.89; Biaya Perencanaan dan Monitoring Pekerjaan Gedung lebih dari 1,5 M – 2 M, ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52221.2.90, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 36. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga, Kegiatan 52223.1; Belanja Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat Uraian Kegiatan 52223.1.20 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 37. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga, Kegiatan 52223.1; Belanja Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat, setelah Uraian Kegiatan 52223.1.20; Uang Saku Transmigrasi ditambah 2 (dua) uraian Kegiatan lagi yaitu 52223.1.21 dan 52223.1.22, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 38. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Uraian Kegiatan 52226.1.61, 52226.1.80 dan 52226.1.84 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 39. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, setelah Uraian Kegiatan 52226.1.102; Honorarium Juri Lomba Kebudayaan, ditambah 2 (dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52226.1.103 dan 52226.1.104, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.40. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan 52314.11; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses, Uraian Kegiatan 52314.11.180 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 41. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, setelah Kegiatan 52317.3; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang ditambah 1 (satu) kegiatan lagi dengan Kegiatan dan uraian kegiatan 52317.4.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 42. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, ditambah 1 (satu) kode Rekening lagi yaitu 52318; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan Kegiatan 52318.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang, dengan Uraian Kegiatan 52318.2.1 sampai dengan 52318.2.3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 43. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52327; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor, Kegiatan 52327.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat kantor lainnya, setelah Uraian Kegiatan 52327.5.23; Stapler besar, ditambah 15 (lima belas) Uraian kegiatan lagi yaitu 52327.5.24 sampai dengan 52327.5.38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.44. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair, Uraian Kegiatan 52328.1.25, dan 5238.1.52 berubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 45. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair, setelah Uraian Kegiatan 52328.1.52 ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi, yaitu 52328.1.53 sampai 52328.1.56, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 46. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.4; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Alat Pendingin, setelah Uraian Kegiatan 52328.4.25; Ventilating Fan, ditambah 4 (empat) Uraian kegiatan lagi yaitu 52328.4.26 sampai dengan 52328.4.29, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 47. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Dapur uraian Kegiatan 52328.5.8 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 48. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, setelah Uraian Kegiatan 52328.6.154 ditambah 2 (dua) uraian kegiatan lagi yaitu 52328.6.155 dan 52328.6.256, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.49. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit Jaringan, setelah Uraian Kegiatan 52329.1.30; Tiang besi, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.1.31 sampai dengan 52329.1.35, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 50. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer, setelah Uraian Kegiatan 52329.2.27; Net book 14 core 13 Ram 4 Gb – HDD 500 Gb, ditambah 1 (satu) uraian Kegiatan lagi yaitu 52329.2.28, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 51. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer, uraian Kegiatan 52329.5.29 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 52. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer, setelah uraian Kegiatan 52329.6.106; CPU core I7, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.6.107 sampai dengan 52329.6.111, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 53. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan, Uraian Kegiatan 52329.6.23 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.54. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan, setelah Uraian Kegiatan 52329.6.96; ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.6.97, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 55. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio Visual, setelah Uraian Kegiatan 52331.1.80; Sub Woofer 18” ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52331.1.81, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 56. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film, setelah uraian kegiatan 52331.2.33; Pembuatan Videowall untuk Pendopo, ditambah 24 (dua puluh empat) uraian kegiatan lagi yaitu 52331.2.34 sampai dengan 52331.2.57, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 57. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52332; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi, Kegiatan 52332.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi Telephone, setelah Uraian Kegiatan 52332.1.9; Smartphone android RAM 4 GB internal 32 GB, ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52331.1.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.58. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum, uraian kegiatan 52334.1.36 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 59. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52324.8; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah, Uraian Kegiatan 52324.8.34 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 60. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52337; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52337.13; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah, setelah uraian kegiatan 52337.13.246; Matras Karet 200x100x16 cm ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 52337.13.247, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 61. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52382; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku, Kegiatan 52382.1; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, setelah uraian kegiatan 52382.1.135; Buku Guru IX Matematika semester I & II, ditambah 65 (enam puluh lima) uraian kegiatan lagi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 32 Tahun 2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PEBUP TAPANULI TENGAH NO. 32 TAHUN 2013_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 32 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Abstrak

HARGA – STANDAR – PERUBAHAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2015/NO.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

ABSTRAK:

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan jasa Daerah yang diubah, yaitu ditambahkan Pasal I dan Penambahan Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
6 HLM; -

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020

Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pengadaan Barang/Jasa COVID-19 / Corona

Download :
SE LKPP Nomor 32 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2013.