Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari,
b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 45 Tahun 2016
Perda Kab. Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2001
Perda Kab. Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 5 Tahun 2023
BESARAN - PENGHASILAN - TETAP - DAN - TUNJANGAN - UNTUK - KEPALA - DESA - DAN - PERANGKAT - DESA - SERTA - BESARAN - TUNJANGAN - KEDUDUKAN - BADAN - PERMUSYAWARATAN - DESA - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021.
Materi ini berisi mengenai: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, BESARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT, BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
12 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 5, BN.2023/No.321, peraturan.go.id: 4 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2023
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (5)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa daJam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asaa penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu
Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara. Tahun 1956 Nomor 55), Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tabun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 t.entang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tabun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Daerab Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 62);
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 No 5; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KOMPENSASI PEMBANGUNAN FRONTAGE ROAD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA DESA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ALOKASI DANA DESA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ALOKASI DANA DESA DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa DAU, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Bantuan Keuangan Umum kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD, Bantuan Keuangan Khusus ADD Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun2016 tentang Pembentukan Perangkat DaerahKabupaten Gresik sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
mengatur tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gresik yang memuat penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, pengelola KKPD, UP KKPD, pengajuan penerbitan dan penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, biaya penggunaan KKPD, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
58
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2023
PERBUP Kab. Jepara No. 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2023 No 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di
Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional, sehingga
perubahan yang terjadi pada kebijakan dan peraturan
perundang-undangan nasional harus disesuaikan dalam rangka
menjaga keserasian dan keselarasan peraturan perundangundangan
di Daerah;
b. bahwa dengan mempertim.bangkan situasi pandemi Corona Virus
Disease 2019 yang terkendali, tingkat im.unitas masyarakat yang
tinggi, kesiapan kapasitas kesehatan yang memadai, pemulihan
ekonomi yang berjalan cepat, Presiden telah memberikan arahan
untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat pada seluruh wilayah Indonesia;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin
Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi
dan kebutuhan sehingga perlu dicabut
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pencabutan Perbup Nomor 52 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2022 Nomorl4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi
ABSTRAK:
a. bahwa pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi
merupakan bagian terpenting dalam menjaga keberadan
Budaya Melayu Jambi secara keberlanjutan;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan
urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab
pemerintah daerah, perlu pengaturan lebih lanjut untuk
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan
atau pengelolaan budaya Melayu Jambi;
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Nomor 2013
tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu
Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
perkembangan Budaya Melayu Jambi, sehingga perlu
dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan
Pengembangan Budaya Melayu Jambi;
"UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 18 Tahun 2022; PP No. 87 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebgaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 45 Tahun 2018; Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2011; Perda Provinsi Jambi No. 4 Tahun 2011; Perda Provinsi Jambi N0. 7 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2014".
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya, Pelestarian dan Pengembagnan Bahasa Melayu Jambi, Pelestarian dan Pengembangan Kesenian, Pelestarian dan Pengembangan Sistem Pengetahuan dan Teknologi Tradisional, Kelembagaan, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Se Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
untuk mewujudkan
asas transparan,
akuntabel,
partisipatif
serta
dilakukan
dengan tertib dan
disiplin
anggaran,
perlu
menyusun
standarisasi
biaya umum
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Desa
(APBDesa);
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf
a, maka
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang Standarisasi Biaya
Umum
(SBU)
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Desa
(APBDesa)
Se-Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional
(lrmbaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
104 Tahun
2004,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
442 1);
3. Undang-Undang
Nomor
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2011
Nomor 82,
Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 13
Tahun 2022
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-Undang
Nomor 12
Tahun
2}ll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
(lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2O22
Nomor 143,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6801);
4. Undang-Undang
Nomor
6
Tahun 2014
tentang
Desa
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol4
Nomor
7, Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5495); 5. Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tamba}lan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5587) sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang
Perubahan
Kedua
Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l.embaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan lrmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
292, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5601);
7. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten
/
Kota
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2018 tentang
Kecamatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);10. Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6
Tahun
2014 tentang Desa
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah
terakhir
kali
dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun
2019 tentang
Perubahan Kedua
Atas Peratu n
Pemerintah
Nomor
43 Tahun 2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6
Tahun 2014 tentang
Desa
(irmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor
41, Tambahan
tembaran
Negara Republik
lndonesia
Nomor
63211;
1 1 Peraturan
Pemerintah
Nomor 60
Tahun
20 14 tentang
Dana Desa
Yang
Bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014
Nomor
168,
Tambahan
kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5558), sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2016
(trmbaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016 Nomor
57,
Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5864); 12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
111 Tahun 2014
tentang
Pedoman Teknis
Peraturan
Di Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor
2091);
13.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
80 Tahun
2015
tentang Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2015 Nomor
2036)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas Peraturan
Menteri Dalam
Negeri
Nomor 80 Tahun
2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2018 Nomor
LsTl;
14. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
110 Tahun
2016
tentang
Badan Permusyawaratan
Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2017 Nomor
89);
15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun
2018
tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 20
18 Nomor
6
I
1);
16. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
73 Tahun 2O2O
tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2020 Nomor 1496);
17. Peraturan
Menteri Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
Dal Transmigrasi Nomor
21 Tahun 2O2O
tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);
18. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2007
Nomor 10);
19. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 1
Tahun 2016
tentang
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konau,e Selatan
Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2016 Nomor 2), sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan
Daerah
Nomor
1 Tahun 2016 tentang
Desa
(kmbaran Daerah
Kabupaten
Konar.r.e Selatan
Tahun 2017 Nomor
1 1);
20.
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
15
Tahun
2021 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
202l-2026
(lrmbaran Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2021 Nomor
15.
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
STANDARiSASI BIAYA
UMUM
(SBU) BAB
III
PERJALANAN DINAS BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor 05
Tahun 2019
tentang
Standarisasi
Biaya Masukan
Anggaran
Pendapatan
Dan
Belanja Desa Se-Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
2019 Nomor 05
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Mini Soccer Ruang Terbuka Hijau Brigjen H. Hasan Basri
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah “Apabila dalam perkembangannya terjadi pembangunan dan penambahan aset daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dimana dalam pemanfaatannya dapat dijadikan objek retribusi dan digunakan oleh subjek retribusi maka tarif atas pemakaian kekayaan daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Mini Soccer Ruang Terbuka Hijau Brigjen H. Hasan Basri.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Tarif Retribusi Mini Soccer Ruang Terbuka Hijau Brigjen H. Hasan Basri, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
