Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik berdaasrkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan pelaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satuan pendidikan;
d.bahwa berdasarkan perkembangan kondisi dan peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan bagi penerimaan peserta didik, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
e. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Noor 19 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun 2008, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 1 Tahun 2007, Perda Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Permendagri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/U/2022;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan penerimaan peserta didik, pengumuman dan pendaftaran, seleksi, penetepan hasil seleksi dan daftar ulang, mutasi peserta didik, pengendalian, pengaduan, informasi dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2012.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2022
Pendidikan-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2022/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Belajar Guru
ABSTRAK:
bahwa Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas Guru; Dan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Belajar Guru.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Pelaksana, Program Layanan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
6 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah
Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026,
membebaskan biaya kelompok belajar Paket A, Paket B
dan Paket C merupakan bagian dari program unggulan
Bupati; bahwa agar dalam penggunaan dana bantuan
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu
menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerima Dana
Bab III Besaran Alokasi Dana
Bab IV Komponen Penggunaan Dana
Bab V Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana
Bab VI Pendanaan
Bab VII Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengangkatan dan Kewenangan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
Dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan fungsional pengawas sekolah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengangkatan jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Kewenangan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
Dasar hukum Pergub ini antara lain UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010; Permendiknas No. 12 Tahun 2007; PermenPAN RB No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PermenPAN RB No. 21 Tahun 2010; Peraturan bersama Mendiknas dan KaBKN No. 01/IH/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011; Permendikbud No. 7 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 52 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini adalah mengatur pengangkatan dan kewenangan jabatan fungsional pengawas sekolah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Luar Biasa Negeri Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberi peluang kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama bagi anak berkebutuhan khusus perlu membentuk Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran
Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
Ketentuan Umum; Pembentukan Sekolah Luar Biasa Negeri Bengkayang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.
4 halaman peraturan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2017
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat di bidang pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar, maka perlu diatur dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.4 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Penndidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Peraturan Direktur Jendral Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar,Maka Perlu adanya Penyesuaian ssatuan Pendidikan Non frmal Sanggar Kegiatan Belajar.
UUD Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No 3 tahun 1953; UU No 72 Tahun 1959;UU No 23 tahun 2104; UU no 9 tahun 2015; No 58 Tahun 2015; No 19 tahun2005; No 32 Tahuun 2013; No 17 tahun 2010; No 81 Tahun 2013; no 4 Tahun 2016; No 84 Tahun 2014; No 9 Tahun 2016; No 6 Tahun 2017; No 41 tahun 2106; No 109 Tahun 2106.
Ketentuan Umum Pasal 1,2, dan 3, Pembentukan dan Penutupan Pasal 4, Kedudukan, Tugas Pokok Dan fungsi Pasal 5,6,7, kah dan Kewenangan Pasal 8, 9, Organisasi Pasal 10,s/d 19 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Pasal 20,21,Tata kerja Pasal 22,23, Program Kegiatan Pasal 24, Pembiayaan Pasal 25, Ketentuan Lain-lain Pasal 26 Ketentuan Penutup Pasal 27,28
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
16hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah
UU no.10 Tahun 1999; UU no.20 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.19 Tahun 2005; PP no.48 Tahun 2008; PP no.74 Tahun 2008; PP no.17 Tahun 2010; PP no.61 Tahun 2010; PP no.18 Tahun 2016; PP no.12 Tahun 2017; Perpres no.87 Tahun 2017; Permendikbud no. 24 Tahun 2007; Permendikbud no.24 Tahun 2007; Permendikbud no.50 Tahun 2007; Permendikbud no,64 Tahun 2014; Permendikbud no.82 Tahun 2015; Permendikbud no.18 Tahun 2016; Permendikbud no.22 Tahun 2016; Permendikbud no.75 Tahun 2016; Permendikbud no.3 Tahun 2018; Permendikbud no.3 Tahun 2019; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019; Perbup no.1 Tahun 2020; Permendikbud no.44 Tahun 2019; SE Mendikbud no.1 Tahun 2020; SE Mendikbud no.4 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggara; Tata Cara PPDB; Pembiayaan; Detentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
14 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan Pendidikan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara PPBD, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, sanksi, serta ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
