Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.478 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 - 2023 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Abstrak

perlindungan anak

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kota Tulungagung Tahun 2021 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 - 2023 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 ten tang Sistem Pemyelenggaraan Perlindungan Anak dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 202 1-2023 di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009; 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019
Materi POkok: mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 202 1-2023 di Kabupaten Tulungagung yang merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan daerah dengan pengintegrasikan pemenuhan hak anak menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan; sistematika; pemantauan dan evaluasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 48 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RPJMD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2012-2032, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2012-2032 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial, budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
6 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 06 Tahun 2014

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda 6 2014.pdf

Abstrak

rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-2015-2025

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2014/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025

ABSTRAK:

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2015-2025
Pasal 18 Ayat (6) UUd 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 39 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 23 TAhun 2014; PP No 15 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2011; PP No 50 Tahun 2011; PP No 26 Tahun 2012; PP No 52 Tahun 2012; PERDA No 52 Tahun 2012; PERDA No 8 Tahun 2010; PERDA No 03 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Pembangunan Kepariwisataan; 4. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; 5. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pandeglang; 6. Pembanguann Industri Pariwisata kabupaten Pandeglang; 7. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang; 8. Pengawassan Dan Pengendalian; 9. Kawasan Strategis Dan Kawasan Ekonomi khusus; 10. Usaha Pariwisata; 11. Hak,Kewajiban dan Larangan; 12. Kewenangan Pemerintah Daerah; 13. Koordinasi; 14. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 15. Pelatihan SDM,Standarisasi,Sertifikasi,Dan Tenaga Kerja; 16. Pendanaan; 17. Pembangunan Arsitektur Kabupaten Pandeglang; 18. Sanksi Administratif; 19. Penyidikan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
80 halaman

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

APBN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka LKPP No. 1 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mencabut :

Perka LKPP No. 11 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Perda No.9 tahun 2016 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Sleman No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Abstrak

Rencana-pembangunan-perubahan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.9 tahun 2016 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil kajian dan analisis kelayakan usaha, potensi pasar perbankan syariah mempunyai peluang yang strategis bagi Pemda Kab. Sleman untuk melakukan pengembangan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang 17 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kab.Sleman Nomor 7 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kab.Sleman Nomor 12 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kab.Sleman Nomor 9 Tahun 2016.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam lampiran Perda Kab.Sleman Nomor 9 Tahun 2016 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Penjelasan : 2 Halaman; Lampiran : 325 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021

Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perbup-no-6-tahun-2021.pdf

Abstrak

perencanaan-pembinaan-pengawasan-pemda

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berdaya guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 dan Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2018

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda No. 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

rencana-pembangunan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018 – 2038
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan ini berisi tentang, Sistematika penyajian dari Rencana Pembangunan Insdutri Kabupaten, Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
35

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 6 Tahun 2005

Rencana Umum Tata Ruang Kota Balige Tahun 2005-2010

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda toba samosir no 6 thn 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda_6_th_2010.pdf

Abstrak

rencana-tataruang

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009, eraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan startegis provinsi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peninjauan kembali dan penyempurnaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
128 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012

Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda-No.-6-Tahun-2012-Partisipasi-pihak-ketiga-Final.pdf

Abstrak

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO., TLD NO.266

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan, maka program pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergi di antara semua pihak, termasuk masyarakat, baik melalui perorangan maupun Badan. Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam hal pembiayaan, kegiatan, maupun dukungan barang dan jasa. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditinjau untuk dicabut.
Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah .
PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.