Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2018
PERBUP Kab. Demak No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
Mengubah :
Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 900/0019188 Perihal Penyampaian alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang daftar perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 diubah.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum dan rincian dari APBD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 50 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan struktur penganggaran dalam APBD
Tahun Anggaran 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
PERUBAHAN APBD
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: TAPD Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota. Tim verifikasi RKA diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota. Tim Reviu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium. Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota. Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota. Notulen rapat DPRD Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2017
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa unluk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan daerah gowa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang penjabatan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD) Tahun Anggaran 2018;
1. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undilng D:mr Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tuhun 1959 tcntang Pembemukan l)ncruh-Dacrnh Tingka1 II di Sutawesi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih don Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Rcpublik Indonesia tahun 1999 Nomor 75. tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nemer I 7 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, 'fambahan Lembaran Negara Republik. lodonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Lent.ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Kcuangan Negara (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaJ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 lcntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik. Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Uodang-Undang Nomor 12 Tahon 2011 tcntang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Ncmor 5234);
I I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbegaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dcngan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tuhun 2015 Ncmor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
I 3. Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraluran Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 temang Pengelo[aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negant Rcpublil.: Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Jnformasi Kcuangan Daerah (Lcntbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor I 38, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576};
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomcr 139, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor4577);
19. Peralurnn Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 1entang Pengclolaan Keuangan Dacrah (Le,nbaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarun Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Penempan Standar Pclayanan Minimal (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Ketcrangan Pertanggungjawaban Kepa]a Daerah kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, clan lnformasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintaho.n Oacrah kcpada Masyarakat (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peogclolaan Rarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
lndoncsia 'fahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5533);
24. Pcra.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Daerah Kabupatcn Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembcntukan Perseroan
Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 28 scri C ), sebagaimena
telah diubah dengan Pcraturan Dacrah Nomor 04 Tnhun 2000 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Pcrseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism
Development Corporation (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaaa dan Pertanggung Jawaban Kcuangan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor I Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupatcn Gowa Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pengelola.an dan Pertanggung Jawaban Keuangan l)aerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Gowa Tahun 2003 Nomor 21
Seri E);
28. Pernturan Dacrah Kabupaten Gowa Nornor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pcmerintah Kabupaten Gowa
(Lembaran Dacrah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggataan Pemerintahan
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
30. Peraturan Daerah K.abupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa.njang Daerah 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
31. Pcraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Gowa Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Oacrah
Kabupaten Oowa Nomor 6 Tahun 2005 tentnng Kcdudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah K.abupatcn Gowa (Lembaran Dacrah Kabupatea Gowa Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamntan dalam \Vilayah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tabun 2005 Nomor 7);
33. Peraturaa Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam \Vilayah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang PembenLukan Dcsa dalam Wilayah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuntuten Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pcrusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2007 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan
Pembangunan lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupten Gowa Tahun 2016 Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguuan Jangka Menengah Dacrab
Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor I l Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Oacrah Kabupeten Gowa Tahun 2016 Nemer 11);
41. Peraturan Dae rah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administ.rasi Pimpinan dan Anggola Dewan
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 6);
42. Peraturan Dacrah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 lcntang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 20 I 8 (Lembaran Daernh Kabupaten Gowa Tahun 2017 Norn or 1 O);
43. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana tclah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
44. Pemmmn Mcn1cri Datam Ncgcri Nomor 32 Tnhun 2011 tcntang Pcdoman rcmbcrian llibah dan Dantuan Sosial ynng Bcrsumber
dari Anggnran l'cndapatan dun Uclanj11 Dacruh scbagaimana tclah diubah tcrakhir dengan Pernturan 1cntcri Dalam Negeri
Nomor 14 Tebun 2016;
45. peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 33 Tnhun 2017 tentang Pedoman Penyusun:m Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Oaerah
Tahun Anggarnn 2018.
pasal I : Anggaran Pendapatan dan Belanja Decrah Tahun Anggaran 2017
pasal 2 : ringkasan penjabaran APBD
pasal 3 : penjabaran APBD
pasal 4 : pelaksanaan penjabaran APBD
pasal 5 : peraturan bupati ini mulai berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2011
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sumedang No. 55 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 19
Tahun 2008; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 10 Tahun 2019; PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu No. 101 Tahun 2019.
Ketentuan dalam LampiranI, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri HuluTahun Anggaran 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Lamp. : 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh No. 51 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang optimal dan terarah perlu direncanakan secara matang dan waktu yang memadai serta sumber pembiayaannya jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Berdasarkan Surat Menkeu No. S-380/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.7/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2010, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan pimpinan DPRD.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 171.1/PMK.07/2008; Perwali No. 06 Tahun 2010; Perwali No. 07 Tahun 2010.
Perwali ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2010.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
