Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Banjarnegara secara efektif dan efisien serta
untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang
tindih, perlu adanya Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peratu.ran Bupati
ten tang Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 384 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 217 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 101 Tahun 2012
peraturan bupati - kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD.2012/No.79
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
struktural, maka dipandang perlu ditetapkan Standar
Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1261 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.
PAN/5/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2012.
52 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2012
peraturan bupati - peningkatan pemberian air susu ibu
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD.2012/No.37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan
perkembangan anak yang optimal, perlu upaya
peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang
terdiri dari Inisiasi Menyusu Dini pada bayi
baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
sampai bayi umur 6 bulan, serta penyusuan
lanjutan sampai anak berumur 2 tahun; bahwa dalam rangka peningkatan pemberian
Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan
Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1996; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
56 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pelaksanaan; Program; Pembinaan dan Pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2012.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Perlakuan Aset Lainnya Atas Ternak Gaduhan Tahun 2006 Sampai Dengan 2010
ABSTRAK:
berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 terdapat aset berupa ternak gaduhan yang belum terselesaikan pengelolaannya sejak tahun 2006 sampai dengan 2010; dalam rangka mendorong petani agar tetap meningkatkan usahanya di subsektor peternakan, khususnya ternak budidaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan insentif dan fasilitas antara lain berupa pemberian hibah ternak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Perlakuan Aset Lainnya Atas Ternak Gaduhan Tahun 2006 Sampai Dengan 2010.
Dasar Hukum: No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011.
Ternak Gaduhan adalah ternak yang diberikan kepada petani peternak untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani peternak dan ternak turunannya dapat digulirkan kepada peternak lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan inventarisasi ternak sapi, kerbau, kambing, babi, ayam dan itik. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Ternak Sapi : 1. jumlah peternak penerima sebanyak 1.712 Orang; 2. jumlah populasi ternak sapi sebanyak 2.077 ekor yang terdiri dari jantan 317 ekor dan betina 1.760 ekor; dan 3. jumlah nilai ternak sebanyak Rp. 10.985.040.496; b. Ternak Kerbau : 1. jumlah peternak penerima sebanyak 168 Orang; 2. jumlah populasi ternak kerbau sebanyak 204 ekor yang terdiri dari jantan 27 ekor dan betina 175 ekor; dan 3. jumlah nilai ternak sebanyak Rp. 1.361.442.024; c. Ternak Kambing : 1. jumlah peternak penerima sebanyak 76 Orang;
2. jumlah populasi ternak kambing sebanyak 180 ekor yang terdiri dari jantan 38 ekor dan betina 142 ekor; dan 3. jumlah nilai ternak sebanyak Rp. 748.888.320; d. Ternak Babi: 1. jumlah peternak penerima sebanyak 31 Orang; 2. jumlah populasi ternak babi sebanyak 107 ekor yang terdiri dari jantan 26 ekor dan betina 108 ekor; dan 3. jumlah nilai ternak sebanyak Rp. 182.928.400; e. Ternak Ayam : 1. jumlah peternak penerima sebanyak 18 Orang; 2. jumlah populasi ternak ayam sebanyak 72 ekor yang terdiri dari jantan 22 ekor dan betina 50 ekor; dan 3. jumlah nilai ternak sebanyak Rp. 7.056.000; f. Ternak Itik : 1. jumlah peternak penerima sebanyak 38 Orang; 2. jumlah populasi ternak itik sebanyak 292 ekor yang terdiri dari jantan 55 ekor dan betina 237 ekor; dan 3. jumlah nilai ternak sebanyak Rp. 21.563.100.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Perlakuan Aset Lainnya Atas Tagihan Alat Mesin Pertanian Berupa HAND TRAKTOR Tahun 2001 Sampai Dengan 2003
ABSTRAK:
berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 terdapat tagihan penjualan alat mesin pertanian pola revolving bersubsidi (hand traktor) yang belum terselesaikan sejak tahun 2001 sampai dengan 2003; dalam rangka mendorong petani agar tetap meningkatkan usahanya di sub sektor pertanian tanaman pangan, khususnya padi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan insentif dan fasilitas di antaranya berupa pemberian hibah alat mesin pertanian jenis hand traktor; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perlakuan Aset Lainnya atas Tagihan Alat Mesin Pertanian Berupa Hand Traktor Tahun 2001 sampai dengan 2003.
Dasar Hukum: UU NO.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melakukan inventarisasi penerima hand traktor bersubsidi di masing-masing kecamatan terkait dengan nilai tagihan, jumlah setoran, keberadaan penerima, kondisi teknis barang dan kemampuan membayar tagihan kepada semua penerima hand traktor bersubsidi. Hasil inventarisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah : a. jumlah petani penerima sebanyak 1.350 orang; b. jumlah harga yang harus dibayar oleh penerima (nilai tagihan awal) sebesar Rp. 15.440.863.000,- (lima belas milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); c. realisasi pembayaran angsuran oleh penerima sebesar Rp. 211.640.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan d. sisa tagihan sebesar Rp. 15.229.223.000,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern, maka agar
dalam pelaksanaannya dapat berlaku
secara efektif perlu ditindaklanjuti dengan
peraturan pelaksanaannya; bahwa sehubungan dengan hal tersebut
perlu membentuk Peraturan Bupati
Banjarnegara tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penataan Dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perizinan; Persyaratan Perizinan; Tata Cara Perizinan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pencabutan Izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2012.
24 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
