Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2010

Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Tenaga Listrik Terbarukan, Batubara, dan Gas

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres No.4 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2019

Penetapan Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 124 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 04 Tahun 2019.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2022

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 71 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 4 tahun 2022.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 4 Tahun 2010

PENGELOLAAN PANAS BUMI

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda-Kab.-Kerinci-No.4-Th-2010-ttg-Pengelolaan-Panas-Bumi.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN PANAS BUMI

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PANAS BUMI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu membentuk Perda Kab. Kerinci tentang Pengelolaan Panas Bumi.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 59 Tahun 2007; PP No. 70 Tahun 2009; Permen ESDM No. 02 Tahun 2009; Permen ESDM No. 11 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2009.
Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Panas Bumi, meliputi: Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengelolaan Panas Bumi; Pemanfaatan; Hak dan Kewajiban Pemegang IUP; Berakhirnya SIUP; Penelitian dan Pengembangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Penerimaan Daerah; Pengelolaan Lingkungan; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Ketentuan Pidana; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2010.
Semua kontrak kerja sama pengelolaan panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.
24 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 4 Tahun 2003

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
perda toba samosir no.4 thn 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011

Penghargaan Energi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen ESDM No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penghargaan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 4 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No. 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERTAMBANGAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf CC angka 2 dimana sub urusan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menindaklanjuti Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0277 /KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dengan Peraturan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambaflgan Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERTAMBANGAN UMUM DI KOTA BANJAR

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

PERTAMBANGAN UMUM

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2017/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERTAMBANGAN UMUM DI KOTA BANJAR

ABSTRAK:

Peraturan daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi perlu dicabut untuk mewujudkan dan menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi perlu dicabut. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-6286 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pertambangan Umum di Kota Banjar.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 27 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2005 ini mengatur tentang Pertambangan Umum di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
PERDA Kota Banjar No 4 Tahun 2005
4 Halaman (Penjelasan 2 Halaman)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1968

Perintanan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Keppres No 4 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2005

Pertambangan Umum di Kota Banjar

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Lemda 4 Pertambangan Umum (Dinas PU).pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 1968.