PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1996

Menemukan 213 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1996
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak

Perekonomian

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1996
Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas

BUMN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 187 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1996
Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 1996
Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
  2. KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
  3. KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 1996
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas-Manyar Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
  2. KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1996
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 3 Tahun 1988 tentang Persetujuan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1996
Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri Beserta Janda/Dudanya Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Dan Timor Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996
Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan