Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 277, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 277
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (H) Undang-Undang Nnmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum mcmiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi, maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; Peraturan Bupati Mima Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Obyek Subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; tata cara penghitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pembayaran retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 278 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 278, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 278
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muna Barat, maka perlu diselenggarakan pengujian
kendaraan bermotor; Bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang retribusi pengujian kendaraan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, obyek subyek retribusi; Golongan retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; tata cara perhitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pembayaran retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; pengendalian dan pengawasan; dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 279 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 279, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 279
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Bahwa saiah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut pajak dan retribusi adalah Retribusi Izin Trayek; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mcngatur retribusi maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Izin Trayek; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Pcraturan Bupati tentang Retribusi Izin Trayek
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; PeraturanBupatiMuna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupatti ini mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan retribusi; cara mengukur tingkat engguna jasa; prinsip, sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif; tata cara perhitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi, dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 280 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 280, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 280
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasai 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah retribusi terminal; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi, maka dipandang perlu mcmbuat Pcratuaran Bupati tentang Retribusi Terminal; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Terminal
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Obyek dan subyek retribusi; Golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; tata cara penghitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pembayaran retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetaan retribusi; dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 281 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 281, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 281
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut Retribusi Pengunaan Jalan dan Trotoar;Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi penggunaan jalan dan trotoar maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pungutan; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan; insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 289 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERBUP - NOMOR - 52 - TAHUN - 2021 - TATA - CARA - PEMUNGUTAN - PBB - PERDESAAN - PERKOTAAN - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 289, BD 2022/289
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan didasarkan pada nilai jual objek pajak yang diperoleh melalui penilaian yang dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung masih terdapat kesulitan terkait teknis pemungutan pajak dikarenakan pengaturan mengenai pedoman penilaian atas PBB perdesaan dan perkotaan belum rinci. Perbup No.52 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.165 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci sehingga perlu diubah dan disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No.52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2016; PMK Nomor 208/PMK.07/2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.17 Tahun 2017; Perda No.6 tahun 2022; Perbup No.52 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.165 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1, menyisipkan 1 Pasal yakni Pasal 1A di antara Pasal 1 dan Pasal 2, mengubah ketentuan Pasal 4, mengubah ketentuan Pasal 8, mengubah ketentuan Pasal 11, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 11A di antara Pasal 11 dan Pasal 12, mengubah ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 26A di antara Pasal 26 dan Pasal 27, mengubah ketentuan Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 57
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 293 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018, Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022;
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbup No. 83 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Pemberian Stimulus; Besaran Stimulus; Pengecualian; Masa Pemberian Stimulus; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 301 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
