Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 698
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 51 Tahun 2021
PERBUP Kab. Ciamis No. 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2020 ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021 ; 25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020; 26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2021;
Matri pokok; mengaur mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021; memuat penjabaran dalam lampiran 1. Lampiran I
2 . Lampiran II
6
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja
Bagi Hasil;
5. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
6 . Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7 . Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
8 . Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya Pengaturan tentang Perjalanan Dinas
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Perjalanan dinas diberikan kepada : Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda No. Tahun 2000 tentang Perubahan APBD TA 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017, Permendagri No. Tahun 2020
APBD TA 2020 semula berjumlah Rp1.262.524.496.560,55 berkurang sejumlah Rp69.174.946.344,32 sehingga menjadi Rp1.193.349.550.216,23
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.73 Tahun 2010 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentangTata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
