Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.585 peraturan dalam 0,096 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mengubah

Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Download file:

Perma Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perma Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Perma No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Mengubah

Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan KY No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung

Download file:

Peraturan KY Nomor 1 tahun 2022.pdf

tata cara - seleksi - calon hakim - ad hoc - hak asasi manusia - mahkamah agung

2022

Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu disusun mekanisme seleksi calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 24B UUD1945; UU No.26 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 2004; dan Perpres No. 68 Tahun 2012.
Peraturan KY ini mengatur tentang tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seleksi hakim ad hoc HAM dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. KY mengumumkan Pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc HAM dari MA diterima dan disetujui oleh KY. Pengumuman tersebut mencantumkan batas waktu pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi terhadap calon hakim ad hoc HAM berpedoman kepada Kamus Kompetensi Hakim Agung sepanjang belum ditetapkannya Kamus Kompetensi Hakim ad hoc HAM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
Lampiran File: 44 hlmn.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

bn1136-2022.pdf

PEDOMAN PENCEGAHAN - PENGENDALIAN ZOONOSIS - PENYAKIT INFEKSIUS BARU

2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 7, peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru

ABSTRAK:

Bahwa ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan berpotensi terjadinya eskalasi penyakit yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Dasar Hukum Peraturan Menko PMK Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 116 Tahun 2016; Perpres No. 35 Tahun 2020; Peraturan Menko PMK No. 3 Tahun 2021
Pasal 5 (1) Identifikasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap Zoonosis dan PIB. (2) Identifikasi ancaman Zoonosis dan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. perkembangan penyakit endemik; dan/atau b. peringatan situasi penyakit dari organisasi kesehatan dunia dan/atau organisasi kesehatan hewan dunia.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Lampiran File; 85 Halaman

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

bn928-2022.pdf

STRATEGI NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI - PELATIHAN VOKASI

2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 6, peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi perlu menetapkan Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebagai pedoman revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;.
Dasar Hukum Peraturan Menko PMK Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2020; Perpres No. 68 Tahun 2022; Dan Peraturan Menko PMK No. 4 Tahun 2020
Pasal 2 Strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat: a. pendahuluan; b. strategi menuju revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; c. penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; d. penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; e. peran pemangku kepentingan dan pendanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; f. kelembagaan dan regulasi; g. pemantauan dan evaluasi; h. rencana aksi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan i. penutup.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Lampiran File; 96 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.