Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.169
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia paratur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, diperlukan penetapan hasil analisis jabatan an analisis beban kerja. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PermenPAN RB No. 1 Tahun 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 169 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Kesehatan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 67 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
3. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas;
4. Tata Kerja;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Pembiayaan; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 170 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 170, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.170
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Pemendagri No 12 Tahun 2017 serta Permendagri No. 120 Tahun 2017, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No. 25 Tahun 2018. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tuntutan pelayanan bidang administrasi kependudukan yang lebih prima, maka terhadap Kelas UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap perlu dilakukan kenaikan tipe Kelas dari Kelas B ke Kelas A. Sebgai tindak lanjut surat Gubernur Jateng No. 061/3492 tanggal 10 Desember 2020, sehingga Perbup Cilacap No 25 Tahun 2018 perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 tahun 2020; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; PP No 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 102 Tahun 2012; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Kedudukan, SOTK UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No. 25 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 170 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik (Good Governance) diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu melalui
implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya; bahwa salah satu implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah melalui penerapan tata naskah dinas berbasis teknologi informasi; bahwa penerapan tata naskah dinas berbasis teknologi
informasi atau tata naskah dinas elektronik akan mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas kerja serta dapat mewujudkan tertib administrasi naskah dinas dan kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Sistem Pengamanan;
8. Pembinaan;
9. Pengelolaan Aplikasi TNDE;
10. Pengecualian TNDE; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 171 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada
masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta mendukung Visi Misi Bupati Tanah Laut
Tahun 2018-2023 yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (Berinteraksi) maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa; bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri; bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, Dan Mahasiswa (Bidang Agama), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pelaksanaan;
5. Seleksi;
6. Pembiayaan;
7. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa;
8. Force Majeure;
9. Pembatalan Bantuan Beasiswa;
10. Penganggaran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban;
11. Format Dokumen Bantuan Beasiswa; dan
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 171 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 171, Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 154 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
