BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur OrganisasiAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali disusun oleh Direksi, sehingga perlu mencabut Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian clan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 76 Tahun 2011
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERPRES No. 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 76, LLSETKAB : 9 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini ditur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 76 Tahun 2010
pembentukan organisasi dan tata kerja badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 76, LD.2010/No.76
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan maka perlu membentuk lembaga tersendiri dan terpisah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2010.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna rneningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan ini memuat kedudukan; susunan organisasi; tugas,fungsi, dan uraian tugas jabatan; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; dan ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
35 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
12 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organiasi, dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian tugas
dan tanggung jawab serta untuk
efektivitas pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 88
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bulukumba.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Dinas Urusan Pangan, Dinas Urusan
Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14).
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 88 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba (Berita
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 88).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 88 Tahun 2016
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal
45 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai
dengan Pasal 28, perlu disesuaikan kernbali
terkait adanya penghapusan UPT Intalasi
Farmasi dengan melakukan perubahan pada
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80
tahun 2015; Permendagri Nomor 12
Tahun 2017; Perda Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 50 Tahun
2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, diubah yaitu menghapus Pasal 3 ayat (3), pasal 12, pasal 14 ayat (6) dan (8) dan Lampiran III; serta mengubah ayat (4) pada Pasal 3 terkait Bagan Strukutr Organisasi Dinkes dan Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
