Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.704 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016

Download :
ph000664-peraturan-bupati-no-7-tahun-2017.pdf

Abstrak

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2017/No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya sistim pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah yang semula dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Batang menjadi dikelola Dinas Kesehatan dan penambahan pelayanan kesehatan pada RSUD Limpung, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 /Menkes/Per/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016 diubah.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Kesehatan

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 1 1, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu lbu Eksklusif, maka perlu membentuk Pcraturan Bupatl tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu !bu Eksklusif;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4235); ' • 2 • 6. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonior 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcclua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran NPegara Republik Indonesia Nomor 3866); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); • 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. . ' . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk fndonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); Pemturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Bersarna Menteri Negara Pemberda,yaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/Xll/2008; Nomor PER 27 /MEN/Xll/2008; dan Nomor 777 /Menkes/PB/Xll/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu !bu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/Xll/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/Per/Vl/ 1989 tentang Pendaftaran Makanan; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/Menkes/SK/1/1978 tentang Pedoman Cara Produksr Yang Baik Untuk Makanan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237 /Menkes/SK/IV / 1997 ten tang Pemasaran, Pengganti Air Susu !bu; Keputusan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV /2004 ten tang Pemberian Air Susu lbu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu !bu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Se Iatan Tahun 20 IO Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256); Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2011 ten tang Pelaksanaan Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu lbu Eksklusif (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 68); ·•· 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor I); 31. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu lbu Eksklusif (Lembarari Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bone Nomor 6)
Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANO PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF BAB I KETENTUAif UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelcnggam Pcmerintah daerah. 2. Kabupaten ada1ah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Dinas Kesehatan ada\ah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone 5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan secara profestonal. 6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangan masing-masing dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan. 7. Air Susu Tbu yang selanjutnya dismgkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ihu. 8. Air Susu lbu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahrr sampai usia 6 (enam) bulan. 9. Kolostrum adalah air susu ibu yang ke\uar pada hari pertama sampai han keempat setelah bayi lahir. JO. Susu F'ormula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. 11. lnstitusi Pelayanan ada\ah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, poskesdes, puskesmas, Puskesmas pembantu, rumah bersalin, balaj pengobatan dan rumah sakit. 12. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk. 13. lnisiasi menyusu dini selanjutnya disingkat /MD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. 14. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu lbu Eksklusif. 15. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu lbu Eksklusif. .,. 16. Orang adalah orang perorangan. 17. Sadan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, tcrus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Tempat kerja adalah ruangan baik terbuka maupun tertutup sebagai tempat orang bekerja untuk menghasilkan barang at.au jasa. 19. Pemberi kerja adalah tiap orang dan atau badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan daJam bentuk Jain yang halal. 20. Pengelola tempat kerja adalah pemegang hak dan kewajiban yang mempekerjakan tenaga kerja dengan syarat harus memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain. 21. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum. 22. Pengelola fasilitas umum adalah orang yang mengelolah fasilitas umum. 23. Konseling adalah suatu proses komunikasi antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh klien berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui. 24. Konselor adalah orang yang memberikan konseling. 25. Konselor menyusui/Konselor ASI adalah orang yang te\ah mengikuti pelatihan konseling menyusui dengan pelauhan standar World Health Organization (WHO) / United Nation International Children Education Fund (UNICEF140 (empat puluh) jam. 26. Klien adalah orang yang menerima jaea pelayanan konseling metiputi ibu harml, ibu bersalin ,ibu nifas dan atau ibu menyuaur, tennasuk suami dan keluarganya. 27. Fasilitator menyusui/ Fasilitator ASI adalah orang a tau Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas yang telah mengikuti pe\atihan fasilitator AS! yang dilaksanakan oleh Dmas Kesehatan Kabupaten dan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. 28. Mouvator ASI adalah orang atau kader kesehatan yang ditunjuk dan dilatih untuk memberikan dukungan pemberian ASI-Ekskulsif bagi ibu menyusui dan masyarakat pada umumnya. 29. BBLR adalah singkatan dari Berat Badan Lahir Ringan yang dalam istilah kesehatan disebut Berat Sadan Lahrr Rendah, yaitu bayt dengan berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. 30. KIE adalah singkatan dari Komunikasi, lnfonnasi dan Edukasi. 31. Informed Consent adalah Pereetujuen bebas yang didasarkan atas infonnasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. 32. BGM adalah singkatan dari Bawah Garis Merah yang terdapat pada grafik pertumbuhan dan perkembangan anak balita di dalam Buku Keschatan lbu dan Anak. 33. Motivator Kesehatan lbu dan Anak adalah orang atau kader kesehatan yang ditunjuk dan dilatih untuk memberikan dukungan bagi kesehatan ibu dan anak dan masyarakat pada umumnya. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi : 1. Tatacara pemberian dukungan !MD dan ASI Eksklusif; 2. Pemberian ASJ Eksklusif dari Pendonor AS!; 3. Tatacara penyelenggaraan konseling AS! Eksklusif; 4. Syarat dan tatacara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tcrhadap IMD, pemberian ASI Eksklusif dan susu formula; 5. Syarat dan tatakerja Tim Koordinas1 Kecamatan; 6. Tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat; 7. Tatacara pemberian penghargaan; dan 8. Tatacara pengenaan sanksi administratif. BAB III TATACARA PEMBERIA1f DUKUNGAN DID DAN ASI EKSKLUSlF Passi 3 Pemberian dukungan !MD dan Pcmberian ASI Eksklusrf , dapat dilakukan dengan cam: a. Sosialisaai; b. Fasilitasi; c. Penyediaan waktu menyusui; dan d. Penyediaan tempat menyusui. Pasal 4 (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Keluarga, Masyarakat, Badan Usaha, Pemenntah Daerah dan Instansi lain. (2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara : a. Konseling; b. Penyuluhan; c. Ceramah; d. Penyediaan Media KIE; dan e. Metode sosialisasi lainnya. Pasal 5 (I) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disediakan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan lnstansi Jainnya. (2) Fasilitaai dapat dilakukan dengan cara menyediakan: a. Ruang Laktasi/Pojok AS!; b. Konselor ASI; c. Fasilitator ASI; dan d. Motivator ASL Pa,al 6 {I) Penyediaan waktu menyusui sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diberikan oleh Pimpinan dan/atau Pengambil kebijakan pada Pcmerintah Daerah, Sadan Usaha, dan lnstansi lain. (2) Waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan dalam bentuk keputusan oleh pimpinan dan/atau pengambil kebijakan. BAB IV PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DARI PENDONOR ASJ Pa,al 7 Dalam hal pemberian ASI Eksklusif dan pendonor ASI kepada Penerima ASJ harus atas persetujuan tertulis (Informed Concenl) kedua belah pihak. Pasal 8 Pcndonor ASI dan penerima ASI harus terdaftar dalam sistem pencatatan yang diketahui oleh kedua belah pihak. BABV TATACARA PENYELENGGARAAN KONSELING ASI EKSKLUSIF Pasal9 Bagi ibu hamil selama masa kehamilan diberikan konseling menyusui untuk persiapan masa menyusui (laktasi) yang meliputi tentang: a. Pendorongan dan/atau membangun rasa percaya diri ibu; b. Perawatan payudara; c. Inisiasi Menyusu Dini; dan d Makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janm. Pasat 10 Bagi ibu bersalin dan/atau nifas diberikan konseling tentang: a. Cara menyusui yang baik dan benar; b. Mengatur posisi bayi untuk mempero!eh AS!; dan c. Menciptakan terjalinnya kasih sayang (bonding) antara ibu dan anak. Pasal I I Da\am hal persalinan dan/atau nifas dimana kondisi ibu tidak dalam keadaan norma1/dengan indikasi medis maka dranjurkan bayi tetap diberi AS! yang diperah dengan menggunakan alat pemerah AS! dan atau nasogastrotube serta konseling untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti : a. lbu dengan payudara bengkak; b. lbu dengan puting susu yang terbenam; c. lbu dengan payudara yang tidak bisa mengeluarkan AS!; d lbu dengan bayi yang lahir belum cukup bulan; e. lbu dengan kondisi bayi yang di vacum; f. !bu dengan bayi berat badan lahir kurang dari 2500 gram; g. !bu dengan bayi lahir kepala membesar (hydrocephalus); h. !bu dengan bayi lahir lidah pendek (prenulum); i. [bu dengan bayi lahir yang di inkubator; dan . ' . j. !bu dengan bayi kcmbar. Pasal 12 Oalam melaksanakan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal IO dan Pasal 1 1, tcrdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi antara konselor dan klien yaitu : · a. Konselor harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan konseling termasuk dalam berkomunikasi dengan klien; b. Konselor harus mampu memahami dan membantu klien dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui; dan c. Konselor harus rnampu membangun rasa percaya diri dan memberikan dukungan kepada klien untuk mengatasi masalah menyusui yang dihadapi. BAB VI SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENOENDALIAN TERHADAP IMO , PEMBERIAN ASJ EKSKLUSIF DAN SUSU FORMULA Pasal 13 (I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pclakaanaan IMO dan pcmberian ASI Eksklus1f (2) Pembinaan pelaksanaan !MD dan pemberian AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat II) dilakukan dengan : a. Advokasi tcntang peningkatan pelaksanaan !MD dan pemberian ASI Eksklusif; b. Sosialisasi dan kampanyc peningkatan pelaksanaan IMD dan pembcnan AS! Eksklusif kcpada scluruh komponcn masyarakat; c Peleuhan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang IMD dan AS! Eksklusif; d. Pelaksanaan koordinasi mc\alui pertemuan berkala dengan Kabupaten dan Kecamatan beserta unsur terkait lainnya; dan e. Berperan aktif dalam melakukan fasilitas kepada Kecamatan dan Desa atau Kelurahan dalam peningkatan pelaksanaan !MD dan pembcrian ASI Eksklusif. Pasal 14 (1) secara Pemcrintah Daerah mendorong keharusan pemasangan papan infonnasi Jcngkap tentang manfaat pelaksanaan !MD , pemberian ASI Eksklus,f dan 10 (sepuluh) Jangkah menuju kebcrhasilan menyusui pada setiap institusi pelayanan kesehatan dan/atau persalinan. (2) Pemasangan pa pan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditcmpatkan pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang bcrkunjung pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang berkunjung pada tnstuuet pelayanan kesehatan dan/atau persalinan masing-masing. Pasal 15 {I) Pemcrintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan JMD , pemberian ASI Eksk\usif dan/atau susu formula terhadap institusi pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan. . ' . (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten . (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas: a. Dinas Kesehatan Kabupaten; b. lnspektorat Kabupaten; · o. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten; e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAOI); f. lkatan Bidan Indonesia (181); g. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten; h. lkatan Dokter Indonesia (!DI); i. Tim Penggerak PKK Kabupaten ; j. F'orum Kabupaten Sehat ; k. Unsur Tenaga Ahli; dan I. Unsur lainnya yang dipandang perlu. (4) Pengawasan terhadap: a. Tenaga kesehatan; b. Penyelenggara pe\ayanan kesehatan; c. Penggunaan susu formula di mstitusi pclayanan persa.linan hanya pada ibu dan bayi yang tidal< menyusu eksklusifdengan indikasi medis; d. Pemasangan ikJan susu formula; e. Penerimaan hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program IMO dan pemberian ASI EkskJusif; f. Pemberian dan promosi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program IMO dan pemberian ASI Eksklusif; dan g. Perlindungan terhadap hak ibu melahirkan untuk menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan IMO dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. (5) Dalam hal penyelenggaraan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim melakukan koordinasi pengawasan yang meliputi: a. lnstitus1 Pelayanan Kesehatan dan/atau persalinan dalam Jingkup Pemerintah Daerah; dan b. Pemerintah Kecamatan melalui Tim Koordinasi Kecamatan masingmasing sesuai dengan kewenangannya. (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif yang menjadi kewenangan Tim Koordinasi Kabupaten dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dunaksud pada ayat (4). (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten . BAB VD SYAR.AT DAR TATAKERJA TIM KOORDINASI KECAMATAR Pasal 16 (1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan. (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) difasilitasi oleh Camat. (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari keterwakilan Tokoh - 10- Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan. (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Koordinasi Kecamatan, adalah: a. Pereonil yang dianggap peduli terhadap kesehatan lbu dan Anak; b. Berusia minimal 20 tahun pada saat pengangkatan sebagai anggota tim; dan c. Jumlah anggota Tim Koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 16, masing-masing diwakili 1 (satu) orang. Pasal 17 ( 1) Masa kerja Tim Koordinasi Kecamatan untuk setiap per:iode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun; dan (2) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipilih kembali. Pasal 18 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Koordinasi melakukan kegiatan meliputi : a. pertemuan secara berkala, minimal l(satu) kali dalam 3 (tiga) butan; b. menyusun program kerja sesuai dengan periode kepengurusannya; c. melakukan sosia1isasi tentang IMD dan AS! Eksklusif secara rutin; d. melakukan pengawasan terhadap peredaran susu formula; e. melakukan monitoring terhadap cakupan pelaksanaan JMD dan pemberian ASI Eksklusif; f. membuat \aporan secara berkala yakni minimal l(satu) kali dalam 3(tiga) bulan; dan g. mengikutr rapat evaluasi yang dilakukan o\eh Tim Kabupaten. Pasal 19 Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f paling kurang bertat tentang : a. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam 3(t1ga) bulan; b. Cakupan pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif; c. Jumlah kasus Balita yang BGM (Bawah Garis Merah); dan d. Kendala-kendala da1am pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi. Pasa\ 20 Dalam kedudukannya sebagai anggota Tim Koordinasi Kecamatan , Kepala Desa dan Lu rah juga diwajibkan : a. Menunjuk motivator ASI minimal 3 [uga] orang, dan b. Mengakufkan kelompok masyarakat peduli !bu dan Anak (Motivator KIA) BAB VIII TATA CARA PELAKSAft'AAN PERAif SERTA MASYARAKAT Pasal 21 (I) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendukung keberhasilan program pelaksanaan !MD dan pemberian AS[ Eksklusif. (2) Pe ran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui: {2) Peran scna masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) drtaksanakan melalui : a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif; b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan IMD pemberian ASI Eksklusif; c. Pemantauan dan evalu<lsi pelaksanaan program pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif; dan/atau d. Penyediaan waktu dan ruang bagi ibu dalam pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif. BAB IX TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAA.N Pasal 22 Pemberian penghargaan dilakukan minimal sekali dalam setahun Pasal 23 Kriteria bagi personal dan institusi yang dianggap memiliki komitmen terhadap pelaksanaan IMO dan AS! Eksklusif antara lain: a. Memiliki F'asibtas tempat menyusui /Ruang laktasi/Pojok AS! scsuai dengan Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; b. Pimpinan lnstitusi yang memberikan kebijakan khusus bagi ibu yang menyusui; c. lnstitusi Pelayanan Kesehatan yang melakukan IMO bagi seluruh persahnan normal; d. Pimpinan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang membatasi peredaran susu formula; dan e. Personal yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasa\ 24 (I) Tim penilai untuk pemberian penghargaan duetapkan melalui Surat Keputusan Bupati; (2) Unsur Tim Penilai minimal terdiri dari beberapa orang yang merupakan perwakilan dari : a. Dinas Kesehatan; b. Tim Penggerak PKK Kabupaten ; c. lkatan Dokter Indonesia (ID!); d. lkatan Brdan Indonesia (!BI); e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi); f. F'orum Kabupaten Sehat; g. Akademisi ; dan h. Lembaga Swadaya Masyarakat. · 12. BABX TATACARA PENGENAAN SANKSJ ADMINISTRATIF Pasal 25 Pelanggaran yang dilakukan tiadan usaha terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang JMD dan ASI Eksklusir, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal tidak memberi dukungan waktu dan fasilitas menyusui maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; c. Dalam hat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan d. Dalam hal denda scbagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalain waktu paling Jama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Pasal 26 Pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum terhadap Pasal 9 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan ASI Eksklusir, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam ha! tidak menyediakan fas11itas tempat menyusui dan/atau tempat memerah ASI (ruang Jaktasi) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tldak diindahkan dalam waktu pahng lama 4 (empat) bulan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis; c. Dalam ha! peringatan tertulis sebagaimane dimaksud pada huruf b tidak dlindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan d. Dalain hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang. Pasa\ 27 Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan terhadap Pasal 10 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang !MD dan ASI Eksklusif, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Dalam hal tidak melaksanakan prosedur tetap persalinan normal, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, drkenakan sanksi berupa peringatan tertulis; c. Dalam hal teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua), maka djkenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); · 13. d. Dalarn hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama I {sa.tu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurur b meliputi tenaga kesehatan atau tenaga lain pada institusi pelayanan persa.1inan bersangkutan. Pasal 28 Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan persa.1inan terhadap Pasa.1 1 I ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan AS! E:ksklusif, dikenakan sa.nksi sebagai berikut: a. Dalam hal tidak menyelenggarakan konseling tentang manfaat dan perlunya IMO dan AS! E:ksklusif bagi bayi secara berkala, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikarenakan sanksi berupa peringatan tertu\is; c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,· (lima puluh juta rupiah); d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling Jama 1 {satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan persalinan bersangkutan. Pasal 29 Pe\anggaran yang drlakukan institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan terhadap Pasal 12 ayat ( l J , ayat (2) dan ayat (3) Pera tu ran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan ASI E:ksklusif, drkenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal tidak menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KJE:J tenta.ng manfaat IMO, tidak membenkan kesempata.n JMD kepada ibu bersalin, tidak memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan !MD dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada hurur a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lrunnya sesuai ketentuan yang berlaku, c. Dalam hal teguran tertulis eebaga.mana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling Jama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); d. Dalam hal denda sebagrumana dimaksud pada huruf d tidak dundahkan dalam waktu paling Jama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangkutan. .. • 14 · Pasal 30 Pelanggaran yang dilakukan institus1 pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan terhadap Pasal 13 ayat (I) dan ayat (2) Pcraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan AS! Eksklusif, dikenakan sanksr sebagar berikut : a. Dalam ha! tl.dak menye!enggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikaer mutlak, dan tidak membantu ibu melakukan pemberian kolostrum dikenakan sanksi berupa teguran tertuhs; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima pu\uh juta rupiah); dan d. Oalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan, maka drkenakan sanksi berupa pencabutan iztn praktek, e. Penegakan sanksi sebagaimana dnnaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangk.utan. Pasal 31 Pe\anggaran yang dilakukan o\eh tenaga kesehatan dan badan usaha terhadap Pasal 15 ayat {2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan AS! Eksklusif, drkenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal mempromosikan susu formula secara langsung pada; rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor (pemerintah dan swasta), balai pengobatan, ru.mah bersalin, dokter praktek, dan bidan praktek swasta (BPS) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa penngatan tertuhs, dan/atau lainnya sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huru.f b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi beru.pa denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); d. Dala!n hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi tenaga kesehatan dan badan usaha yang bergerak dibidang usaha susu formula. Pasal 32 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasa.1 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasa.1 32 dilakukan oleh pejabat yang berwenang. • lS • Pasal 33 (II Kata tidak diindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 26 sampai dengan Pasal 32 adalah manaka\a tidak ada upaya nyata tenaga kesehatan dan/atau badan usaha untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan pe.sal dimaksud sebagaimanajangka waktu pada pasal-pasal tersebut diatas; (2) Penentuan tenggat waktu 8ebagaimana dimaksud pada ayat (\) didasarkan pada tingkat kelayakan untuk dapat mempcrbaiki atas dasar itikad baik. BAB XI PENUTUP Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2023

Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Defeciency Syndrome

Kesehatan

Download :
PERDA No 7 Tahun 2023 , Kab Ciamis.pdf

Abstrak

pengendalian - human immunodeficiency virus - dan - acquired immuno defeciency syndrome

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2023/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Defeciency Syndrome

ABSTRAK:

bahwa human Immunodeficiency Virus (HIV),merupakan penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dari virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin ,sesuai kondisi dan perkembangan jumlah masyarakat Kabupaten Ciamis dikhawatirkan yang mengidap Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome semakin meningkat sehingga penting upaya pencegahan,Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif;
pasal18 ayat (6) UUD RI 1945,UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 tahun 1968,UU No 8 Tahun 1981,UU No 4 Tahun 1984,UU No 5 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014,UU No 29 Tahun 2004,UU No 11 Tahun 2009,UU No 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022,UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 44 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022,UU No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,PP No 61 Tahun 2014,PP No 12 tahun 2017,PP No 72 Tahun 2012,Perda provinsi jawa barat No 12 tahun 2012, Perda kabupaten ciamis No 10 Tahun 2017,Perda kabupaten ciamis No 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten ciamis No 1 Tahun 2020.
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakat.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
30 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2000

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaran dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Download :
Kota Semarang Perda 7 2000.pdf

Abstrak

retribusi-pelayanan-kesehatan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2000/No.26 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988; Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93a/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996; Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/Menkes/SKB/III/1996 Nomor 060.440915; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.1.3.4812 Th. 1997.
Peraturan ini mengatur pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas / Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah,tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; 11. Tata Cara Penetapan; 12. Sanksi Adminstrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 16. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 17. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Kadaluwarsa; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2000.
Mencabut Pasal 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan ketentuan Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaran dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
48 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2019

Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Buton Tengah

Kesehatan

Download :
PERDA 07 THN 2019.pdf

Abstrak

kawasan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB III LARANGAN DAN PENGENDALIAN BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 7 Tahun 2015

Kesejahteraan Lanjut Usia

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA-NO-7-TAHUN-2015-TTG-KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.pdf

Abstrak

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7, TLD No.7, LL KAB. SINTANG: 24 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

ABSTRAK:

bahwa lanjut usia sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 1998, UU No.39 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Prinsip dan Tujuan; Keperansertaan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Penyelenggaraan; Kelembagaan dan Koordinasi; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

Kesehatan

Download :
Nomor 7_2017 PerHIV-AIDS Inisiatif.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2006

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

Kesehatan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

Mencabut :

PP No. 43 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

Download :
PP_no_7_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2017

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU UNTUK BIAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman No. 7 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG AKADEMI PERAWAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kesehatan

Download :
7. Perda Nomor 7 Ttg Pencabutan Perda Akper.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.