Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai berbagai aspek terkait upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan HIV/AIDS secara efektif di Kabupaten Malinau.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

23 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2017

Tanggal Berlaku

23 Mei 2017

Sumber

LD 2017/NO. 7

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 606 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 7_2017 PerHIV-AIDS Inisiatif.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2017/NO. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS
ABSTRAK:	pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan perbaikan derajat kualitas kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi sehingga perlu ada pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit menular dalam masyarakat; Penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit menular yang dapat mengancam kehidupan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS; a kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi serta stigmatisasi maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS; Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penganggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan ini mengenai berbagai aspek terkait upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan HIV/AIDS secara efektif di Kabupaten Malinau.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. 23 Halaman (18 halaman isi peraturan dan 5 halaman penjelasan)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT