Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.687 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 38 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_38.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 37 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Izin Trayek

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Perekonomian

Download file:

perda labuhan batu no. 37 thn 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 36 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Download file:

Perda labuhan batu no. 36 thn 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 36 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Mukomuko_no_36_2011.pdf

izin-mendirikan-bangunan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 186

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum: UU 4/1992; UU 28/2002; UU 3/2003; UU 32/2004; UU 26/2007; UU 12/2011; PP 27/1999; PP 36/2005; PP 38/2007; Permendagri 16/2006; PerMenPU 24/PRT/M/2007; Permendagri 32/2010; dan Perda Mukomuko 21/2011.
Materi Pokok: Izin Mendirikan Bangunan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan akses kemudahan dan keterjangkauan kepada pemilik bangunan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan. IMB bermanfaat untuk : a. Memperoleh pelayanan utilitas umum, seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon; b. Mendapatkan kepastian hukum terhadap bangunan dan pemanfaat bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko; c. Mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian bangunan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Permohonan ijin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; b. IMB yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi ijin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama; c. Bangunan gedung yang belum memiliki IMB dari pemerintah daerah, harus mengajukan ijin mendirikan bangunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
29 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 36 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_36.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 35 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_35.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA_kab__No_34_Tahun_2011_ocr.pdf

Pencabutan-perda-tentang-perizinan-pembuatan-jalan-masuk-dan-retribusi-daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, LD Tahun 2011 No.36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang jenis Retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) dan Beberapa Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku sehingga perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pencabutan serangkaian peraturan terkait izin dan retribusi di berbagai bidang seperti pembuatan jalan masuk, usaha konstruksi, perindustrian, perdagangan, pembuangan limbah cair, pelayanan peternakan, serta pelayanan kesehatan swasta dan terdaftar. Pencabutan ini mengarah pada penghapusan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, sehingga tidak berlaku lagi dalam lingkup Kabupaten Temanggung.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
4 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA_kab__No_33_Tahun_20...RAAN_REKLAME_ocr.pdf

penyelenggaraan-reklame

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD Tahun 2011 No.35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; .Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengendalian dan penataan reklame berdasarkan prinsip kemanfaatan, keselamatan, ketertiban, dan keindahan lingkungan. Melalui mekanisme perencanaan, penempatan, serta izin penyelenggaraan, tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keindahan lingkungan, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan reklame. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara reklame, termasuk pembatasan lokasi dan jenis reklame serta tata cara perizinan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
16 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 30 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Download file:

perda labuhan batu no. 30 thn 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 28 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Download file:

Perda labuhan batu no. 28 thn 2011_compare.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2011.