PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten bone bolango
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone No.2 Tahun 2004.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEHNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA OBYEK WISATA LOMBONGO PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARAWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARAWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2005/No.2 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Obyek Wisata Lombongo Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan Pengelola Obyek Wisata Lombongo sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)/
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.9 Tahun 1990; UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Pelaksana Tahnis Dinas (UPTD) Pengelola Obyek Wisata Lombongo pada Dinas Perhubungan Postel dan Parawisata Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2005.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2005
TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - UNIT - UNIT - ORGANISASI - KELURAHAN
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2005/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit-Unit Organisasi Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Organisasi Kelurahan dengan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2003; Kepmen PAN dan Mendagri No. 01/SKB/M.PAN/4/2023; Kepmendagri No. 159 Tahun 2004; Perda Kab. Kuningan No. 2 Tahun 2005
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Organisasi Kelurahan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Hal Mewakili; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2005.
Peraturan ini mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Organisasi Kelurahan
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2005
PERBUP Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulanan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2005
TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - UNIT - UNIT - ORGANISASI - KECAMATAN
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2005/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit-Unit Organisasi Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Organisasi Kecamatan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2003; Kepmen PAN dan Mendagri No. 17 Tahun 2003; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2005
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit-Unit Organisasi Kecamatan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Hal Mewakili; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2005.
Peraturan ini mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit-Unit Organisasi Kecamatan,
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2004
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD.2004/No. 37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut keterituan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan
· Perkebunan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka meningkatkan
kinerja organisasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomro 17 Tahun 2003; Perda Kab Banyumas No 21 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
34 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2004
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2005/No. 36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Petemakan
dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang
penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang petemakan dan
perikanan khususnya dalam pemotongan hewan ternak besar secara
berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tatakerja Rumah
Pemotongan Hewan pada Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten
Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/412003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004
BALAI BENIH IKAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2004/No. 35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Balai Benih Ikan (BBI) Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan
Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Oinas Petemakan
dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang
penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang peternakan dan
perikanan khususnya dalam budidaya ikan air tawar secara berdaya
guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih lkan pada Dinas
Petemakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2001 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2004/No. 34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2--4 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan khususnya dalam penyidikan penyakit hewan serta pemeriksaan kualitas produk peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susuanan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dna Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada DInas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Perda Kab Banyumas No 20 tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2001 dicabut.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat