Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 499 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda Nomor 7 Tahun 2018.pdf

HAM

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO.7, TLD NO.7, LL KAB.KETAPANG: 37 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
UUD 1945, UU NO.27 TAHUN 1959, UU NO.4 TAHUN 1979, uu nO 8 tHAUN 1981, uu nO 7 tAHUN 1984, uu nO.4 tAHUN 1997, uu nO.20 tAHUN 1999, UU NO.39 TAHUN 1999, UU NO.1 TAHUN 2000, UU NO.26 TAHUN 2000, UU NO.23 TAHUN 2002, UU NO.20 TAHUN 2003, UU NO.23 TAHUN 2004, UU NO.13 TAHUN 2006, UU NO.21 TAHUN 2007, uu nO.44 tAHUN 2008, uu nO.11 tAHUN 2009, uu nO.35 tAHUN 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.16 tahun 2011, uu no.10 tahun 2012, uu No.23 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 1988, PP No.4 Tahun 2006, Kepres No.36 Tahun 1990, PP No.43 Tahun 2017, Permendikbud No.82 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM; PRINSIP DAN TUJUAN; HAK DAN KEWAJIBAN ANAK; IDENTITAS ANAK; PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK; PERWALIAN; PENGANGKATAN ANAK; PARTISIPASI ANAK; KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; FORUM ANAK; KABUPATEN LAYAK ANAK; KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH; PEMBIAYAAN; LARANGAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
33 HALAMAN DAN 4 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda No. 4 Tahun 2018.pdf

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Hak Bantuan Hukum adalah Hak Konstitusional setiap warganegara yang menghadapi persoalan hukum mesti mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam posisi yang setara dengan aparat penegak hukum (equality of arm.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1985 yg telah diubah dg UU No 5 Th 2004; UU No 39 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 48 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 42 Th 2013; Perda Kab serang No 5 Th 2016; Perda Kab serang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pemberian Bantuan Hukum; 4. Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi; 5. Pendanaan; 6. Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PD2018-4.zip

produk hukum - pembentukan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Daerah membentuk Peraturan Daerah dan peraturan teknis serta penetapan turunannya, yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturannya masih bersifat umum sehingga perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat (6 UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 59 Tahun 2015; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan dan penetapan. Diatur juga mengenai perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi dan penggandaan, teknik penyusunan produk hukum daerah dan partisipasi masyarakat,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
92 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran MInuman Beralkohol

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Narkotika

Download file:

Perda No. 3-2018.doc

MIRAS-ALKOHOL

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No 3/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran MInuman Beralkohol

ABSTRAK:

a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan; b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan; 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata; 14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Kewenangan Pemerintah Daerah - Penggolongan Minuman Beralkohol - Perizinan Minuman Beralkohol - Peredaran Minuman Beralkohol - Penjualan Minuman Beralkphpl - Hak, Kewajiban dan Larangan - Pelaporan - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan - Penertiban - Peran Serta Masyarakat - Sanksi Administrasi - Penyidikan - Ketentuan Pidana - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
21 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda nomor 2 tahun 2018 ocr.pdf

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.2, TLD No.2, LL KAB. KUBU RAYA: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang no.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.16 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2013; Permenkumham No.22 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Perlindungan Cagar Budaya; Pengembangan dan Pemanfaatan; Penggolongan dan Penanganan Pelestarian Cagar Budaya; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Program Pembentukan Peraturan Daerah

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018.pdf

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah; bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan dan memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Pp.01.01 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Waktu dan Tahapan; 4. Penyusunan Dilingkungan DPRD; 5. Penyusunan Dilingkungan Pemerintah Daerah; 6. Penentuan Skala Perioritas; 7. Pemufakatan; 8. Penetapan; 9. Pengajuan Rancangan Perda Diluar Propemperda; 10. Pelaksanaan Propemperda; 11. Pembahasan Perda; 12. Pengundangan Perda; 13. Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat; 14. Ketentuan Khusus; 15. Penganggaran; dan 16. ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
21 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda No 1 Tahun 2018.pdf

bantuan hukum

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2018/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat miskin merupakan salah satu kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga Pemerintah Daerah perlu berikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2001; UU No 16 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 42 Tahun 2013; PERDA Provinsi Jawa Barat No 14 Tahun 2015; PERDA Kota Tasikmalaya No 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Asas; 5. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 6. Hak dan Kewajiban; 7. Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja; 8. Standar Bantuan Hukum; 9. Pendanaan; 10. Larangan; 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 12. Sanksi Administratif; 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
19 Hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Cimahi No. 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Download file:

LD PERDA NO. 1 TAHUN 2018...PPNS KOTA CIMAHI.pdf

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2018/227

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin ketertban dan kepastian hukum dan berlakunya peraturan daerah perlu ditunjuk pegawai pada pemerintah daerah yang memenuhi persyaratn untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah. Terhadap aparat pelaksana penyidikan termaksud perlu diatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan kualifikasi serta penyidikannya. Perda Kota Cimahi No. 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Cimahi dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Perubahan Atas Perda Kota Cimahi No. 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 diubah.
7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERDA-NO-15-TAHUN-2017-ocr.pdf

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN LANDAK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/NO.15, LL KAB.LANDAK: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK:

Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di kab. Landak merupakan hal yang penting sebagai bagian dari pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan tradisi, sejarah dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di kab. Landak sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 52 Tahun 2014, PermenATR No. 10 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengakuan dan Perlindungan, Penyelesaian Sengketa, Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERDA NO 15 TAHUN 2017 TT...AN PEREMPUAN ocr.pdf

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/NO.15, TLD NO.183, LL KAB.MELAWI: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

ABSTRAK:

Setiap WN berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derahat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitnah dan kodratnya tanpa diskriminasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 4 Tahun 2006, Perpres No. 18 Tahun 2014, PermenPPA No. 1 Tahun 2010, PermenPPA No. 5 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan, Kekerasan, Hak Perempuan Korban Kekerasan, Tanggungjawab Pemerintah dan Kelembagaan, Pusat Pelayanan Terpadu, Sistem Informasi dan Pelaporan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
11 Halaman; Penjelasan 7 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT