Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyidik PNS dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS, kartu tanda pengenal, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, operasional penegakan peraturan daerah, pembinaan, pakaian dan atribut, pembiayaan.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat