Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1987

Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 243 Tahun 1963 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 Wilayah Waktu Dengan 3 Waktu Tolok

Download :
KEPPRES NO 41 TH 1987.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 41 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2022

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia Perekonomian

Abstrak

Rencana Zonasi - Kawasan Antarwilayah - Laut Natuna - Natuna Utara

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 41, LN.2022/No.73, jdih.setneg.go.id: 101 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai perencanaan Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara. Rencana zonasi sebagaimana diatur dalam Perpres ini berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara. Rencana zonasi wilayah perairan ini memuat: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan; 2) rencana struktur ruang laut di wilayah perairan; 3) rencana pola ruang laut di wilayah perairan; 4) kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional; 5) alur migrasi biota laut di wilayah perairan; dan 6) peraturan pemanfaatan ruang wilayah perairan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Lampiran 6 berkas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 42 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2018

Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak

BATAS-WILAYAH-ADMINISTRASI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD 2018/No.45

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi

ABSTRAK:

dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, serta dengan Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi. Terdiri atas 3 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
11 halaman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 43 Tahun 2021

BATAS WILAYAH DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA

Teritorial Indonesia

Abstrak

BATAS-WILAYAH-DESA-KARYA-MAKMUR-PEMALI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS WILAYAH DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45.
PERBUP ini mengatur mengenai Batas Wilayah Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dimana Dalam titik koordinat Batas Desa Karya Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU. Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada APBD, APBDes, dan sumber biaya lainnya yang sah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
6

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1965

Penyelenggaraan Dan Pengawasan Perindustrian Maritim

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
pp no 043 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 43 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1990

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PP NO 44 TH 1990.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1988.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1965.