PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.211 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1972 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1970
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1972 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 223 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keppres Nomor 291 Tahun 1965 tentang Larangan Partai Murba

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan