Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018

Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Terorisme Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Download :
Permenkumham Nomor 33 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perekonomian Cipta Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Download :
33 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Download :
PP Nomor 34 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penggunaan - Tenaga - Kerja - Asing - TKA

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN.2021/No.44, TLN No.6646, jdih.setkab.go.id : 28 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif serta pelanggaran norma penggunaan TKA.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Penjelasan 12 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021

Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 19 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Mencabut :

Permenkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

Download :
34 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019

Perdagangan Perbatasan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Teritorial Indonesia Perekonomian

Download :
PP Nomor 34 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2015

Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mengubah :

Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Download :
Kemnaker No. 35 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 35 Tahun 2013

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
35 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 35 Tahun 2012

Pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
PERWAKO-35-2012.pdf

Abstrak

pembinaan-pendaftaran-lembaga-kesejahteraan-sosial

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2012/NO.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

Sebagia upaya lebih meningkatkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, sejalan dengan ketentuan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Permensos No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan pedoman pengaturan, pembinaan, dan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2012; Permensos No. 129/HUK/2008; Permensos No. 184 Tahun 2011; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, status lembaga kesejahteraan sosial, syarat-syarat dan tata cara pendaftaran LKS, sumber daya dan standar LKS, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2012.
6 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Kewarganegaraan dan Imigrasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
PERPRES No. 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
PERPRES No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Mengubah :

PERPRES No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Download :
Perpres No.35 tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.