Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

10. PERUSAHAAN PERSEROAN ...SASTA KOTA DEPOK.pdf

perusahaan - perseroan - daerah - air - minum - tirta - asata - kota - depo

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2021/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air minum atau air bersih dalam rangka pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air minum perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perda air minum Tirta asasta maka perlu menetapkan Perda tentang Air Minum Tirta Asasta Kot. Depok.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 40 Tahu 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu, Prinsip Pengelolaan, Kekayaan Laporan Keunagan Penutup Dan Neraca Pembuka, Modal Dan Saham, Organ Dan Pegawai, Tarif Air Minum, Penggabungan Peleburan Pengembilalihan Dan Pemisahan, Pebubaran Dan Likuidasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
28 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL ... BINA LINGKUNGAN.pdf

tanggung - jawab - sosial - dan - lingkungan - perusahaan - serta - program - kemitraan - dan - bina - lingkungan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2021/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

ABSTRAK:

Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perlu menetapkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2017; Perdaprov Jabar No. 2 Tahun 2013; Perda Kot. Depok No. 7 Tahun 2015.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan TJSLP Dan PKBL, Perencanaan, Program TJSLP Dan PKBL, Mekanisme Penyaluran Program TJDLP Dan PKBL, Kelemahan, Pelaporan, Penghargaan, Sistem Inormasi, Pembinaan Dan Pengawaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
31 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Perda No. 5 Tahun 2021.pdf

penyertaan modal

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembar Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor.... Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara : 5/44/2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat infrastruktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah

Download file:

Perda_4_2021.pdf

DAERAH – KERJA SAMA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, PERDA KAB. SEMARANG NO. 4, LD 2021/NO.4. TLD NO. 4, 45 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah merupakan bentuk usaha bersama yang dilakukan antara Daerah dengan Daerah Lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PERDAKAB SEMARANG No.4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain; Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri; Kelembagaan Kerja Sama Daerah; Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah.
45 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERDA NO 3 TAHUN 2021.pdf

retribusi jasa usaha

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD/03/2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentual pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi jasa Usaha
Dasar hukum peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP N0.51 Tahun 2002; PP No.69 Tahun 2010;.
Dalam peraturan ini diatur tentang Objek, Subjek, wajib Retribusi, dan jenis Retribusi Jasa Usaha, Retribusi pemakaian kekayaan daerah,Retribusi pasar Grosi dan/ atau Pertokoan, Retribusi tempat Pelelangan, Retribusi terminal, Retribusi khusus tempat parkir, Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/Villa,Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi Penyebrangan di air, Retribusi penjualan produksi usaha daerah Termasuk didalamnya mengatur tentang Tata cara perhitungan Retribusi, Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Terdiri dari 57 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

peraturan_daerah_no_3_tahun_2021.pdf

Kerja sama daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Menimbang : Mengingat : SALINAN Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
61

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERDA NO 1 2021.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KERJASAMA DAERAH

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

kerja-sama-daerah.pdf

kerjasama Daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJASAMA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Lampung melalui kerja sama daerah; dengan diundangkannya PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangankeadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dicabut.
Pasal 18 ayat (6) Uud 1945, UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No.25 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; PP nO. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BArang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri; Perda Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Penyelenggara kerjasama Daerah dimasksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan: meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembalgunan daerah, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat; mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masingmasing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik; mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama; menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan; memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama; mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; meningkatkan efektifrtas dan elisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi; mempercepat penguasaart ilmu pengetahuan; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi: Keda Sama Daerah dengan Daerah lain; Kerja Sama Daerah dengaa pihak Ketiga; Keda Sama Daerah dengan pemerintah Daerah di luar negeri; dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Peraturan-Daerah-Nomor-8-Tahun-2020.pdf

kerjasama-daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya; b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah; c. bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerjasama di Daerah, perlu mengatur pedoman mengenai Kerja Sama Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk kerja sama daerah, jenis KSDD, pembentukan tim koordinasi kerja sama daerah, pembinaan, pengawasan pemantauan dan evaluasi, sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, asosiasi daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
30 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

8 th 2020.pdf

kerjasama-daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal; b. bahwa Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas; c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
30 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT