Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 600 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 173 Tahun 1968

• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu

Pertanggungan Jawab Departemen Perindustrian Dan Perubahan Nama Proyek Rehabilitasi Industri Menjadi Rehabilitasi Industri Nasional

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Keppres No 173 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Penetapan Proyek Bola Lampu Pijar Sebagai Badan Vital

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Download file:

Keppres No 168 Tahun 1964.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 115 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Perubahan Lampiran Keputusan Presiden No. 409 Tahun 1961

Abstrak

Perindustrian

Status Peraturan

Mengubah

KEPPRES No. 409 Tahun 1961 tentang Penunjukan Menteri Perindustrian Untuk Menandatangani Kredit Oleh Republik Rakyat Cina

Download file:

Keppres No 115 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 409 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Penunjukan Menteri Perindustrian Untuk Menandatangani Kredit Oleh Republik Rakyat Cina

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perindustrian

Status Peraturan

Diubah dengan

KEPPRES No. 115 Tahun 1963 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Presiden No. 409 Tahun 1961

Download file:

Keppres No 409 Tahun 1961.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Persetujuan Untuk Pelaksanaan Proyek-Proyek Industri

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Keppres No 260 Tahun 1960.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2005

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Abstrak

Perindustrian

Download file:

In_Pres No.5 Tahun 2005.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

inpres0062002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 33 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Industri-Industri yang Tergolong Strategis

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 33 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1998

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perindustrian

Download file:

Ip0041998.pdf

pengembangan - persusuan

1998

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, https://jdih.setkab.go.id :3

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985;
Inpres ini berisi tentang tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 1998.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Pembangunan Industri Mobil Nasional

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1996.pdf

PENINGKATAN - PENGEMBALIAN KREDIT - PROGRAM

1996

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional

ABSTRAK:

Perlu menyempurnakan lagi petunjuk-petunjuk bagi usaha peningkatan pengembalian kredit program sebagaimana pernah diberikan untuk kredit program massal dalatn Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini megatur mengenai peningkatkan usaha pengembalian kredit tertunggak, baik kredit program massal maupun kredit program bukan massal sebagaimana terlampir, dalam rangka tugas dan kewenangan masing-masing atau secara bersama-sama dalam rangka kerjasama antar Departemen dan Lembaga. Menyempurnakan tata kerja usaha pengembalian kredit program tersebut dalam diktum PERTAMA dan membentuk Tim Khusus. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pengembalian Kredit Program di Daerah masing-masing dengan bantuan aparat Departemen dan Lembaga yang ada di Daerah Tingkat I Yang bersangkutan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1996.
Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal dinyatakan tidak berlaku lagi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989.
Lampiran file: 3 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 3)

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 1968.

ABSTRAK:	Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasional.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2005.