Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 342 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Download file:

PP NO 59 TH 2001.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Download file:

PP NO 57 TH 2001.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Standar Nasional Indonesia

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Mencabut

PP No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri

Download file:

PP NO 15 TH 1991.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1986

• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera

Download file:

PP NO 16 TH 1986.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Perubahan Uang Wajib Tahunan Atas Hak Guna Usaha Dan Konsesi Guna Perusahaan Besar

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Konsumen Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 54 Tahun 1958 tentang Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No.75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) untuk Daerah Kepulauan Riau

Download file:

pp no 022 tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 015 tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pers, Pos, dan Periklanan Perlindungan Konsumen PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 6 Tahun 1964 tentang Tarip Uang Tera

Mengubah

PP No. 9 Tahun 1960 tentang Penambahan Ketentuan Penyelenggaraan "Aturan Bea Meterai 1921"

Download file:

pp no 006 tahun 1962.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Download file:

Perpres Nomor 49 Tahun 2024.pdf

Strategi Nasional - Konsumen

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 49, LN 2024 (66) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

ABSTRAK:

Untuk mendukung ekosistem perlindungan konsumen yang inklusif dan merata sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu mengatur kembali Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-Perlindungan Konsumen). Stranas Perlindungan Konsumen merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen untuk pencapaian target tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
Pendanaan pelaksanaan STRANAS-Perlindungan Konsumen bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; dan 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 72 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 72)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Konsumen Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 6 Tahun 2023.pdf

Sertifikasi Halal - Obat - Produk Biologi - Alat Kesehatan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 6, LN.2023/No.14, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (4) PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Perpres tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2014; dan PP Nomor 39 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Sertifikat Halal tersebut diberikan terhadap obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang berasal dari bahan halal dan cara pembuatan yang halal. Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang bahannya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas obat tradisional dan Alat Kesehatan mengacu pada ketentuan mengenai standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk Halal.
Lampiran file 14 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perpres Nomor 50 Tahun 2017.pdf

Perpres Nomor 50 Tahun 2017 - Lampiran.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2001.