Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.860 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1966.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Gerakan Sukarelawan Indonesia

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun1949, Menjadi Undang-Undang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1963.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 1959.pdf

Penetapan- Undang-Undang- Darurat -No. 2 -Tahun- 1959 -Tentang- Pemberian- Tanda- Kehormatan -Bintang- Garuda-Lembaran-Negara- Tahun -1959- No. 19- Sebagai -Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1959 No. 67, TLN NO. 1811, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatanBintang Garuda (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
a.pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101)
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda(Lembaran-Negaratahun1959No.19)ditetapkansebagaiUndang-undang, dengan perubahan-perubahan Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas diudara di masa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktuantara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktiftelah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tandakehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama "Bintang Garuda BAB I.KETENTUAN UMUM. BAB II.URUTAN TINGKATAN. BAB III.PEMBERIAN. BAB IV.PEMAKAIAN. BAB V.PENCABUTAN. BAB VI.KETENTUAN KHUSUS BAB VII.PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
15

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
PP No. 36 Tahun 1953 tentang Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)
PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
PP No. 31 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Para Menteri
PP No. 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1959.pdf

Kedudukan- Keuangan -Perdana- Menteri- Wakil-Wakil- Perdana- Menteri- Menteri- dan- Menteri- Muda- Republik- Indonesia

1959

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 1959 No. 35, TLN NO. 1768, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

ABSTRAK:

a.bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-laintunjangan bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteridan Menteri-Muda Republik Indonesia, kini masih diatur dalampelbagai Peraturan Pemerintah;b.bahwa dianggap perlu untuk menyusun ketentuan yang berhubungandengan kedudukan keuangan pejabat-pejabat tersebut dalam suatuUndang-undang;
a.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 15);b.Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 69);c.Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 73);d.Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun1953 No. 66).e.Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 23);f.Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia; g.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957No. 101);
Tentang jumlah gaji Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdanamenteri, Menteri dan Menteri-Muda Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Tentang rumah kediaman dan alat kendaraan Tentang tunjangan-jabatan Perdana Menteri, Wakil PerdanaMenteri, Menteri dan Menteri-Muda. Tentang biaya perjalanan dinas Perdana Menteri,Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda Tentang penggantianbiaya pemeriksaan, pengobatan danperawatan kedokteran. Tentang tunjangan kecelakaan Tentang biaya kematian dan tunjangan kematian.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1959.
Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam: a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15); b. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69); c. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73). d. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66); e. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);
-
10

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1959.pdf

Kedudukan-Keuangan-Presiden- Wakil- Presiden- dan- Pejabat- Yang- Menjalankan- Pekerjaan- Jabatan- Presiden- Republik- Indonesia

1959

Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 1959 No. 34 , TLN NO. 1767, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

ABSTRAK:

a.bahwa gaji, biaya perjalanan, biayapenginapan dan lain-laintunjangan bagi Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yangmenjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia (sebagaiyang dimaksud dalam Undang-undang No. 29 tahun 1957), kinimasih diatur dalam pelbagai Peraturan Pemerintah;b.bahwa dianggap perlu untuk menyusun semua ketentuan yangberhubungan dengan kedudukan keuangan jabatan-pejabat tersebutdalam suatu Undang-undang;
a.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 15);b.Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 68),c.Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 23),d.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun1958 No. 7).e.Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia; f.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957No. 101)
Tentang jumlah gaji Presiden dan Wakil Presiden. Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Tentang pembiayaan keperluan rumah tangga,rumah kediaman dan alat kendaraan. Biaya-biaya yang berhubungan denganjabatan Presiden dan Wakil Presiden Tentang biaya kematian Tentang gaji, pembiayaan keperluan rumah tangga,biayaperjalanan, biaya penginapan dan lain-laintunjangan bagi Pejabatyang menjalankanpekerjaan jabatan Presiden.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1959.
-
-
9

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1959

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat No. 28 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 50), Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 76), Undang Undang Darurat No. 10 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 75 Tahun 1952) dan Undang Undang darurat No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 50), Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1959.pdf

Undang-undang (UU) No. 81 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrak

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Download file:

UU Nomor 81 Tahun 1958.pdf

Kedudukan- Keuangan- Ketua- Wakil- Ketua- dan- Anggota- Dewan-Perwakilan- Rakyat

1958

Undang-undang (UU) NO. 81, LN. 1958 No. 145, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

ABSTRAK:

Bahwa Undang-undang No.2 tahun 1954 yo. Undang-undang No.16tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diganti, karena tidak sesuailagi dengan keadaan.
Pasal-pasal 73, 89 dan 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Tentang gaji dan tunjangan Ketua Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk danbiaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota Tentang tunjangan kecelakaan Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian. Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatandan perawatan kedokteran

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1958.
Undang-undang No.2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954No.9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran Negaratahun 1958 No.42).
-
17

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Download file:

UU Nomor 70 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 2- Tahun -1958- Tentang -Tanda-Tanda- Penghargaan- Untuk- Anggota- Angkatan- Perang- Lembaran-Negara- Tahun- 1958- No. 41- Sebagai- Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 70, LN. 1958 No. 124, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untukanggota Angkatan Perang (Lembaran Negara tahun 1958 No.41);b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SATYALANCANA BHAKTI BAB III SATYALANCANA TELADAN BAB IV SATYALANCANA KESETIAAN BAB V SATYALANCANA-SATYA LANCANA PERISTIWA BAB VI PEMBERIAN BAB VII URUTAN TINGKATAN. BAB VIII PEMAKAIAN BAB IX PENCABUTAN BAB X LANCANA KEMAHIRAN. BAB XI PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 1958.
-
-
16

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1963.