Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 166 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1992

• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu

Merek

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Diubah dengan

UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Mencabut

UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1992.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1989

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Paten

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Diubah dengan

UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1989.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Diubah dengan

UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Mengubah

UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1987.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1982

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Hak Cipta

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Diubah dengan

UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1982.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kekayaan Intelektual Komunal

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PP Nomor 56 Tahun 2022.pdf

Kekayaan Intelektual - Komunal

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2022/No.232, TLN No.6837, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kekayaan Intelektual Komunal

ABSTRAK:

Untuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu menetapkan PP ini.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai: 1) jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis; 2) inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK; 3) penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, danf atau Pemerintah Daerah; 4) pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK; 5) pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan 6) pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK yang dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Negara tetap melindungi KIK yang tidak dilakukan pencatatan atau KIK yang belum dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 26 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 18; Lampiran hlm 19 sd 26).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Konsultan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Download file:

PP Nomor 100 Tahun 2021.pdf

Konsultan - Kekayaan Intelektual

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 100, LN.2021/No.224, TLN No.6726, jdih.setneg.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam sistem pelindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional guna menunjang pembangunan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan PP tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2000; UU Nomor 31 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2014; UU Nomor 13 Tahun 2016; dan UU Nomor 20 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai: 1) pengangkatan konsultan kekayaan intelektual; 2) hak dan kewajiban konsultan kekayaan intelektual; 3) majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual; 4) pemberhentian konsultan kekayaan intelektual; 5) organisasi profesi; dan 6) pemantauan dan evaluasi konsultan kekayaan intelektual.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 2 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 84 Tahun 2006.
Penjelasan 6 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP Nomor 56 Tahun 2021.pdf

Pengelolaan - Royalti - Hak Cipta - Lagu - Musik

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2021/No.86, TLN No.6675, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
PP ini mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Penggunaan Secara Komersial disini adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: 1) seminar dan konferensi komersial; 2) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; 3) konser musik; 4) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; 5) pameran dan bazar; 6) bioskop; 7) nada tunggu telepon; 8) bank dan kantor; 9) pertokoan; 10) pusat rekreasi; 11) lembaga penyiaran televisi; 12) lembaga penyiaran radio; 13) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan 14) usaha karaoke.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
PP No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Download file:

PP Nomor 55 Tahun 2021.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Serah Simpan - Karya Cetak - Karya Rekam

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN.2021/No.77, TLN No.6667, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perlu menetapkan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PP ini mengatur mengenai : 1) pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam; 2) pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3) peran serta masyarakat; 4) pemberian penghargaan; dan 5) tata cara pengenaan sanksi administratif. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 70 Tahun 1991 dan PP Nomor 23 Tahun 1999.
Penjelasan 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Download file:

PP Nomor 46 Tahun 2020.pdf

Syarat - Tata Cara - Pencatatan - Pengalihan - Paten

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46, LN.2020/No.191, TLN No. 6546, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
PP ini mengatur mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum Paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1993.