Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 93 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Download file:

PP NO 7 TH 2001.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Download file:

PP No.86 TH 2000.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Mengubah

PERPRES No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download file:

Perpres Nomor 101 Tahun 2016.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 24 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan

Diubah dengan

PERPRES No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Mengubah

PERPRES No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Download file:

Perpres Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

KEPPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Download file:

Keppres Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 139 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download file:

Keputusan_Presiden_no_139 TH 2000.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1988

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Lembaga Pembiayaan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Mencabut

KEPPRES No. 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download file:

KEPPRES NO 61 TH 1988.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1988

• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu

Lembaga Pembiayaan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download file:

KEPPRES NO 39 TH 1988.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download file:

15. Pemberdayaa Koperasi ( final).pdf

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

ABSTRAK:

Koperasi merupakan bentuk ideal dalam menciptakan perekonomian bagi rakyat kecil untuk memperoleh kesejahteraan melalui kebersamaan dan kekeluargaan. Koperasi merupakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif yang memberikan manfaat barang/jasa, produksi dan pemasaran bagi masyarakat. Keberhasilan suatu koperasi memerlukan waktu yang panjang, konsistensi, dan dedikasi penuh anggotanya dan dikelola secara transparan dengan pendidikan sebagai pilar utamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q tentang Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diserahkan urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya berada dalam wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015.
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yang meliputi : ketentuan umum, dasar pengkoperasian, legalitas koperasi, pemberdayaan koperasi, perlindungan bagi koperasi, pengawasan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, sanksi administratif, dan ketentuan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah

Download file:

Perda Sulteng 2015_03.pdf

lembaga penjaminan kredit - provinsi sulawesi tengah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.73, TLD NO.59

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, serta dalam upaya memperlancar kegiatan dunia usaha maka perlu adanya peranan Lembaga Penjaminan Kredit; bahwa ketentuan permodalan, pengaturan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kondisi di Daerah agar dapat optimal dalam mencapai tujuan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan Lembaga Penjaminan Kredit perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk: (1) membantu permasalahan modal Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah; (2) memberikan kemudahan akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik bank maupun non bank dalam pengembangan usahanya; (4) menambah kepercayaan mitra kerja Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah; (5) penyesuaian jumlah modal setor.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009
6 halaman; Penjelasan 2 halaman.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.