Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1997

Menemukan 213 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Narkotika

Abstrak

Narkotika

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mencabut

UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 1997_.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

APBN PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1997.pdf

Penerimaan-negara-bukan-pajak

1997

Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 1997, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

ABSTRAK:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara; 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968.
Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997.
-
-
18

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mencabut

UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

PP No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Statistik

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Ketransmigrasian

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Mencabut

UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Mengubah

UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1997.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1997

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997.