Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 481 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 2005.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kekuasaan Kehakiman

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mencabut

UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 2004.pdf

KEHAKIMAN - KEKUASAAN

2004

Undang-undang (UU) NO. 4, LN 2004/ No.8, TLN No.4358, www.dpr.go.id/jdih : 12 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman

ABSTRAK:

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang ini mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004.
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Grasi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Mencabut

UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Jaminan Fidusia

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 42 Tahun 1999.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.