Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.600 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut

UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Mencabut

PP No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.
UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
PP No. 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947
PP No. 18 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan
UU No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1992.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1981.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Keselamatan Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1970.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1969.pdf

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1964

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Wajib Kerja Tenaga Paramedis

Abstrak

Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penempatan Tenaga Asing

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1958.pdf

Penempatan- Tenaga -Asing

1958

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1958 No. 8, LL SETNEG : 8 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penempatan Tenaga Asing

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja diIndonesia bagi warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untukmengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia;
Pasal-pasal 28 ayat 1 dan 89 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:a.Orang asing, ialah tiap orang bukan warganegara Republik Indonesia;b.Pekerjaan, ialah1.Setiap pekerjaan yang dilakukan dibawah perintah orang laindengan menerima upah atau tidak; 2.Setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar borongan dalamsuatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaanitu sendiri maupun oleh orang yang membantu orang yangmenjalankan pekerjaan itu;c.Majikan, ialah tiap orang atau badan hukum, yang mempekerjakanorang lain, atau jika majikan berkedudukan di luar Indonesiawakilnya yang sah atau yang menurut kenyataan bertindak sebagaiwakilnya, yang berkedudukan di Indonesia.d.Menteri, ialah Menteri Perburuhan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 1958.
-
-
8

Undang-undang (UU) No. 80 Tahun 1957

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

UU Nomor 80 Tahun 1957.pdf

Persetujuan- Konpensi- Organisasi- Perburuhan- Internasional- No. 100- Mengenai- Pengupahan- Yang- Sama- Bagi- Buruh- Laki-Laki- dan- Wanita- Untuk- Pekerjaan-Yang-Sama- Nilainya ABSTRAK

1957

Undang-undang (UU) NO. 80, LN. 1957 No. 171, TLN No. 1492, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

ABSTRAK:

a.bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dariOrganisasi Perburuhan Internasional; b.bahwa Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentangpengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untukpekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnyaketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui.
a.Pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 mengenaipengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaanyang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat (1951) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan padaundang-undang ini, dengan ini disetujui

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1957.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1957.pdf

Perubahan- Undang-Undang- tentang -Penyelesaian- Perselisihan- Perburuhan

1957

Undang-undang (UU) NO. 26, LN. 1957/No. 72, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

ABSTRAK:

bahwa dengan terjadinya perubahan Kementerian-kementerian, perludiadakan penggantian mengenai keanggotaan wakil KementerianPerekonomian dan Kementerian Perhubungan dalam Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat/Daerah
a.Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. b.Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Pada Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang Nomor 22 tahun1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 42), perkataan "seorangwakil Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "seorang wakilKementerian Perindustrian" dan perkataan "seorang wakil KementerianPerhubungan" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perhubunganatau Kementerian Pelajaran".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957.
-
-
2

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1970. UU ini mencabut Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406).