Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2011
Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor
Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Muna Kabupaten Jepare pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka dipertukan biaya operasional yang memadai; bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria pada lintas penyeberangan Jepara - Karimunjawa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.32 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif dasar Kapal sebagaimana tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011.
Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor
Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33 Tahun 2011
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2011/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan peran dan tanggung jawab
pejabat dan pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mengatur
mengenai Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang meliputi Asas, Maksud, Insentif, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah yang sejaJan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, perlu memberikan Insentif sebagai tambahan penghaslan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011
Ketentuan Umum, Penerjma Insentif, Pemanfaatan dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksana dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran pemungutan Pajak Hiburan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.20 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.5 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Objek Pajak dan Subjek Pajak, Penyelenggaraan Hiburan, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan dan Keringanan, Pembetulan, Pembatalan, PenguranganKetetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pelaporan, Pengawasan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
Peraturan ini memiliki 15 halaman, 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dan Penghitungan Pajak Reklame Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan dan
penghitungan Pajak Reklame di Kabupaten Kebumen mengatur tata
caranya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penyelenggaraan dan Penghitungan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang omor 28 Tahun 1999; Undang-Undang omor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nornor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Dan Penghitungan Pajak Reklame Di Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2011.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
