Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.140 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Download file:

2023pmkeuangan173.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PMK No. 23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara
PMK No. 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
PMK No. 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
PMK No. 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
PMK No. 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PMK No. 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/Pmk.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran
PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
PMK No. 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik
PMK No. 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembatuan

Mengubah

PMK No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

Download file:

2023pmkeuangan062.pdf

Perencanaan Anggaran - Pelaksanaan Anggaran - Akuntansi - Pelaporan Keuangan

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 62, BN 2023 (472): 188 hlm, jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan anggaran negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 19 Tahun 2022; PP Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 42 Tahun 2020; Perpres Nomor 57 Tahun 2020; dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021.
PMK ini mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan Menteri Keuangan selaku PA BUN menyusun RKA atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Satker melaksanakan Kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
PMK ini mencabut PMK Nomor 156/PMK.07/2008; PMK Nomor 71/PMK.02/2013; PMK Nomor 177/PMK.05/2017; PMK Nomor 193/PMK.02/2017; PMK Nomor 102/PMK.02/2018; PMK Nomor 195/PMK.05/2018; PMK Nomor 208/PMK.02/2019; PMK Nomor 127/PMK.02/2020; PMK Nomor 2/PMK.02/2021; PMK Nomor 22/PMK.02/2021; PMK Nomor 199/PMK.02/2021; PMK Keuangan Nomor 204/PMK.02/2021; dan PMK Nomor 210/PMK.05/2022
Lampiran file: 670 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 188, lampiran hlm 189 sd 670).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download file:

2023pmkeuangan057.pdf

Kebijakan akuntansi - pemerintah pusat

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 57, BN 2023 (402); 3 Halaman, jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian hukum penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan atas kebijakan akuntansi kewajiban utang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Dasar Hukum PMK Ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 39 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 57 2020; PMK No. 118/PMK.01/2021; dan PMK No. 231/PMK.05/2022.
PMK ini mengubah Ketentuan Bab XI dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
PMK ini mengubah PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Lampiran file: 23 hlm. (batang tubuh halaman 1 sampai dengan 3; lampiran halaman 4 sampai dengan 23)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Download file:

188_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.02/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/Pmk.02/2017 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi
PMK No. 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi

Download file:

238_PMK.02_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Mengubah

PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Mengubah Lampiran (Angka 6 huruf h dalam BAB IX huruf B)

Download file:

85_PMK.05_2022.pdf

PERUBAHAN - KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 85/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 504; https:jdih.kemenkeu.go.id : 3 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

Bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 22/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No. 279).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Angka 6 huruf h dalam BAB IX huruf B Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) diubah sehingga menjadi se bagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
7 HLM, Lampiran halaman 4-7

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Download file:

217_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Mencabut

PMK No. 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download file:

231_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Diubah dengan

PMK No. 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Mengubah Lampiran (Angka 6 huruf h dalam BAB IX huruf B)

Mencabut

PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download file:

22_PMK.05_2022.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI – PEMERINTAH PUSAT

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 22/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 279; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

Bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri ini. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
213 HLM, Lampiran halaman 7-213

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Download file:

232_PMK.05_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.