Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2023/No.5 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, maka perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 11 (sebelas ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Kompetensi Jabatan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
14 Halaman, Lamp.: I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2023
pengembangan - kompetensi - aparatur sipil negara-sistem satu pintu
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM SATU PINTU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Satu Pintu Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011;Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 tahun 2016
(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraanpengembangan kompetensi satu pintu yang pengelolaannya terkoordiniroleh BKDPSDA.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya keselarasan dankeserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasdan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan)pengembangan kompetensi yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien,berkelanjutan dan akuntabel.
(3) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang efisien, efektif, dan profesional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2015
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial, budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi , melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integrasi nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Pergub No. 5 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi: Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; Forum Pembauran Kebangsaan; Masa Kepengurusan dan Pengukuhan; Pengawasan dan Pelaporan; serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perbup ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 6 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pejabat pada Badan Usaha Milik Daerah yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2016
Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Perattrran pemndang-undangan dan kriteria pemberian
tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
UU NO. 28 tAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dijadikan dasar dan pelaksanaan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna. Besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan
ABSTRAK:
untuk kepentingan dinas dan Peningkatan KInerja Sumber Daya Aparatur sesuai standar kompetensi manajerial dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan.
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 6 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan pekaian dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu disesuaikan kembali;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Kepres No.18 Tahun 1972, Permendagri No.60 Tahun 2007, Perbup No.13 Tahun 2011;
Dalam Perbup ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 24, dan pasal 29 peraturan bupati ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 8 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non egawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati No.26Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati No.20 Tahun 2011, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.6 Tahun 2016; Peraturan Bupati No.26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati No20 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal yang mengalami perubahan yaitu Pasal 2 dan disisipkan pasal 2A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.60 Tahun 2007; Peraturan Bupati No.26 Tahun 2009.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
