Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2017

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dijadikan dasar dan pelaksanaan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna. Besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Natuna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Ranai

Tanggal Penetapan

08 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2017

Tanggal Berlaku

08 Februari 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 6

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Natuna

Bidang

Halaman ini telah diakses 463 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

6-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penghasilan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna
ABSTRAK:	sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Perattrran pemndang-undangan dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; UU NO. 28 tAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017 Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dijadikan dasar dan pelaksanaan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna. Besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017. Mencabut Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2017

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT