PERBUP Kab. Sleman No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman No. 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008
PERBUP Kab. Sleman No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008
PERBUP Kab. Sleman No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008
PERBUP Kab. Sleman No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman No. 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008
PEMBENTUKAN - DESA TENDAH - KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2007/NO.28
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA TENDAH KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda pemerintan desa, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dinamika masyarakat desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Pemekaran ,Penghapusan dan Penggabungan Desa.
UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 20004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 56 Tahun 2001; PP No. 72 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2007.
Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN DESA TENDAH KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG, yang meliputi: PEMBENTUKAN DESA BARU; Kekayaan dan Sumber Pendapatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
5 hlm.; Penjelasan 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2007
PEGAWAI NEGERI SIPIL - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2007/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar tugas yang
dilaksanakan di luar tempat kedudukan untuk
kepentingan daerah, perlu diatur tentang
Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2007.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir melalui Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam upava pemberdayaan ekonomi rakyat melalui
pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu
menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri
guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian daerah dipandang perlu memberikan
bantuan modal kerja pinjaman dana kepada usaha mikro,
kecil dan menengah melalui kelompok pada sektor
pertanian, perdagangan. industri dan jasa lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
· dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan penyaluran dan penerima pinjaman, jasa bunga, jangka waktu pinjaman, mekanisme dan prosedur penyaluran dana, ketentuan penyaluran dan pengembalian pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2007.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan suasana yang bersih, indah dan sehat, maka perlu menciptakan keadaan lingkungan yang bersih dari sampah melalui kegiatan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan; bahwa untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan diperlukan biaya dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kendal, baik mengenai besarnya tarif retribusi maupun pengaturannya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Kendal.
Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek, dan subyek retribusi, penggologan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur besarnya tarif retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan, jenis sampah, tempat pembuangan dan tata cara pengelolaan sampah, kewajiban dan larangan, wilayah/tempat dan kewenangan pemungutan, masa retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan/pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan dan pembayaaran retribusi, sanksi administrasi, ketentuan pidana dan penyidikan, pelaksanaan,pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2001 dicabut
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2007/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9, Pasal 22 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Surat lzin Pertambangan Rakyat (SIPR); bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun . 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 T-ahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan
Bab III Luas Wilayah dan Jangka Waktu
Bab IV Ketentuan Teknis dan Pengawasan
Bab V Kewajiban Pemegang SIPR
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
