Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatus Sipil Negara dan Pejabat Negara dan Pedoman Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, serta dalam Pasal 52 dan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan serta dalam rangka
memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan
efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan
penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip
sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan
aparatur serta pertanggungjawaban nasional di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu
adanya Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara.
Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B
PK.03.09/11j2015 tanggal 11 Maret 2015, hal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965 ; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 ; PP Nomor 79 Tahun 2005 ; PP Nomor28 Tahun 2012 ; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14
Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, meliputi Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian; Tata Cara Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian; Penyusutan Arsip; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, Yang Terdiri Atas 3 Pasal :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2016
arsip - jadwal retensi arsip fasilitatif dan substantif
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu dalam rangka pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian Arsip fasilitatif dan substantif guna terwujudnya tertib administrasi sesuai Ketentuan lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Huruf C tentang Penyelenggaraan Kearsipan Perlu adanya Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Keputusan Mendagri No. 30 Tahun 1979, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 12 Tahun 2009, Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional RI dan Kepala BKN No. 8 Tahun 2012 dan No. 15 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 6 Tahun 2013, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2016/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klarifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan kearsipan, untuk memudahkan penjabaran fungsi dan tugas secara logis, faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis, perlu adanya Klasifikasi Arsip; bahwa untuk memberikan pedoman yang baku dalam pemberian kode klasifikasi dalam rangka kegiatan penciptaan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk menentukan dasar pemberkasan dan penemuan kembali suatu arsip perlu dibuat pedoman Klasifikasi Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Klasifikasi Arsip
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2016
Jadual - Retensi - Arsip - Kepegawaian - dan - Keuangan - Pemerintah - Kabupaten - Tasikmalaya
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2016 No 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadual Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip kepegawaian dan arsip keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efesien guna tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah, perlu diatur Jadual Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 1976; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keppres No. 105 Tahun 2004; Kepmendagri dan OTDA No. 14 Tahun 2001; Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN No. 05 Tahun 2007 dan No. 41 Tahun 2007; Peraturan Kepala ANRI No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Jadual Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Jadual Retensi Arsip; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2016 No
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kearsipan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Kearsipan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80Tahun 2015; Perda Kab. Tasikmalaya No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Kearsipan yang meliputi ketentuan umum, tata kearsipan, penyelengaraan asrip dinamis, penyelenggaraan arsip statis, klasifikasi arsip, sumberdaya aparatur kearsipan, saran dan prasarana, sistem kearsipan berbasis teknologi informasi komunikasi, pelayanan jasa dan publikasi kaersipan, keadaan darurat, pembinaan kaersipan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa pengregistrasian produk hukum daerah merupakan salah satu kegiatan pengadministrasian agar produk hukum daerah dapat tertata dan tertib administrasi; Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Muna Barat tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten
Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadministrasian Produk Hukum Daerah beserta Ruang Lingkupnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2016 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE WILAYAH KEARSIPAN
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya penggabungan, penutupan dan pemecahan lembaga sekolah dasar negeri, maka dalam rangka tertib administrasi kearsipan perlu dilakukan penyesuaian terhadap kode wilayah kearsipan;
b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Peraturan (Kode Wilayah Kearsipan terdiri dari nomor kode wilayah Daerah (406) dan kode Perangkat Daerah);
3. Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Wilayah Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
