Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayata(2) Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemusnahan Barang Milik Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini:UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri No 47 Tahun 2021;Perda No 12 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pemusnahan Barang Milik Daerah,Ketentuan Umum,Ruang Lingkup,Pemusnahan barang milik daerah,Tata cara pemusnahan barang milik daerah,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 94 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifiksai, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah junto
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifiksai, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dipandang
perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 84 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi
sehingga perlu diganti; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah dan unit kerjanya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 84 Tahun 2021 dicabut.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Kampar Sudah tidak sesaui dengan perkembangan hukum dan perlu diganti.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011 sebagaaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018;PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018; PERMEN PAN & RB No.17 Tahun 2021; PERMEN PAN & RB No.25 Tahun 2021; PERDA Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (Tujuh) bab dan 25 (Dua Puluh Lima) pasal. dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas pokok dan Fungsi; UPTD; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 63)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2014.
PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran; jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin; batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum; dan hak untuk membela diri melalui upaya administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 6 Tahun 1974 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang.
Penjelasan 17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2021
bahwa untuk melaksanakan penanggulangan Corona Virus Drsease 2Ol9 (COVID-l9) terutama bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia, perlu diatur ketentuan mengenai penanganan pemakaman j enazah teridentifikasi COVID-19.
Dasar Hukum Peraturan walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH 1956; UU NO.4 TH 1984; UU NO.24 TH 2007; UU 23 TH 2014; UU NO.11 TH 2020; PP REPUBLIK INDONESIA NO.9 TH 1987; PERPRES NO.17 TH 2018; PERMENDAGRI NO.20 TH 2020;
Dalam Peraturan walikota ini berisi 6 (enam) bab & 13 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; pemakaman jenazah; pemindahan jenazah; ziarah kubur; pembiayaan; penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja,
dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah diberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
41 Tahun 2020;
b . bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka terhadap Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu kembali dilakukan
penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun
2007; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2018; 20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; perubahan terkait waktu pembayaran TPP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
mengubah perbup tulungagung nomor 6 tahun 2020
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 982
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan besaran ADD setiap desa, maka perlu menetapkan Perubahan Perbup Kaur No 9 Th 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa Kab Kaur TA 2021.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 6 Th 2014;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 43 Th 2014;
6. PP No 60 Th 2014;
7. Permendagri No 80 Th 2015;
8. Permenkeu No 48/PMK.07/2016;
9. Permenkeu No 199/PMK.07/2017;
10. Permendagri No 20 Th 2018;
11. Permenkeu No 205/PMK.07/2019;
12. Permenkeu No 35/PMK.07/2020;
13. Permenkeu No 40/PMK.07/2020; dan
14. Perda Kab Kaur No 13 Th 2016.
Perubahan Perbup Kaur No 9 Th 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa Kab Kaur TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Perbup Kaur No 9 Th 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa Kab Kaur TA 2021
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pénganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh;
Dasar Hukum Perwal ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 63 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Hibah, BAB IV Bantuan Sosial, BAB V Monitoring dan Evaluasi, BAB VI Ketentuan Peralihan, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 94 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango
susunan Organisasi, Penjabaran tugas dan fungsi , serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2021/No. 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengevaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021; Permendagri No. 99 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
