Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dikota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor
49/Permentan /SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR. 130/11/2010 jo Nomor
32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2010 dan dengan adanya perubahan anggaran Subsidi Pupuk Tahun
Anggaran 2010;
Bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran huruf a perlu mengubah
Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2009;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintan Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 40/Permentan/OT/l40/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR 130/11/2009; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ;
634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT210/42003; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota BanjarmasinNomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010; Pearaturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dikota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD NOMOR 24 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA BERAS MURAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok
sebagai salah satu hak dasar masyarakat miskin serta
meningkatkan kesejahteraan hidup rumah tangga yang salah
satunya dengan cara meningkatkan ketahanan pangan guna
memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin melalui
Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA), perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras
Sejahtera Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 21/HUK/2017 tentang
Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras
Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.
Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yaitu tentang mekanisme pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban subsidi beras .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018.
68 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 24 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PETERNAKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PETERNAKAN
ABSTRAK:
Untuk mempercepat proses transportasi sarana usaha peternakan dari kawasan permukiman (dusun dan desa) kelahan usaha peternakan, untuk mempercepat pengangkutan produk peternakan dari lahan usaha menuju sentra pemasaran dan pengolahan hasil peternakan serta untuk mengurangi biaya/ongkos transportasi sebagai komponen biaya usaha ternak; Untuk mendorong pengembangan usaha
peternakan rakyat di Kabupaten Asahan perlu peningkatan jalan produksi; Untuk efisiensi, efektifitas dan tertibnya pelaksanaan peningkatan jalan produksi peternakan perlu disusun acuan sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan di Kabupaten Asahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Jalan Produksi Peternakan di Kabupaten Asahan.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/ M/2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/ RC.240/12/2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008.
Perbub ini mengatur tentang ; Maksud dan tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini; Ruang lingkup Petunjuk teknis ini terdiri dari persiapan dan pelaksanaan kegiatan, pendanaan, teknis peningkatan jalan produksi peternakan, kemajuan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan, pembinaan dan pengorganisasian, pengawasan dan indikator keberhasilan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi rumah potong hewan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2013;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Rumah Potong Hewan; Tata cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Lain-Lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 24 Tahun 2008
Peraturan Walikota Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di KOta Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 yang berisi; Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Lokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi; Pengawasan Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2008.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 24 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka perlu mengganti Peraturan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
UU No.6 Tahun 1967, UU No.4 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, Uu No.23 Tahun 1992, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.28 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2009, PP No.38 Tahun 2007, PermenLH No.13 Tahun 2010, Perda No.15 Tahun 2003, Perda No.6 Tahun 2008
KETENTUAN UMUM; LOKASI DAN BENTUK BANGUNAN UNTUK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET; PERIZINAN; MEKANISME, BENTUK DAN ISI LAPORAN; TATA CARA PEMINDAHAN USAHA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009
8 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 24 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2016/ NO.24, TLD.2016/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan keputusan MK No : 85/PUU-XI/2013, UU No. 7 Tahun 2004 telah dibatalkan secara keseluruhan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan berlaku kembali UU No. 11 Tahun 1974, dan dasar pembentukan Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2010 sudah dibatalkan MK karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, sehingga perlu ditetapkan Perautran Daerah.
Pasal 18 yat (6) UUD NRI; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 67 tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 82 Tahun 2001;
Mencabut Peratutan Daerah Kabupaten Semarng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabuapten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembarang Daerah Semarang Tahun 2010 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 24 Tahun 2022
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 53/ Permentan/ KR.040 /12 /2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, disebutkan jika Pengawasan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sesuai dengan kewenangannya; b. bahwa untuk mengoptimalkan sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kabupaten Ponorogo perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Ponorogo.
Mengingat: 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1
Nomor 262); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(T embaran 1-)QprQ1-1 1.-Cahlinnten PnrInrno-n hiin 9111 Nnryinr
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); 12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 162 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021 Nomor 162).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional untuk mengantisipasi rawan pangan transien dan kronis di masyarakat; bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dalam rangka pengelolaan cadangan pangan yang lebih berdaya guna untuk masyarakat miskin, maka Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pasal 1, pada angka 2, angka 9, angka 10 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu 13, angka 14 dan angka 15, perubahan ketentuan Pasal 2, ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, perubahan ketentuan Pasal 7,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2013 diubah.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
