Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sesuai tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2012 dicabut.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Pengelolaan Arsip Berbasis Aplikasi Informasi Kearsipan Dinamis
ABSTRAK:
Rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pengelolaan Arsip Tentang Penerapan Berbasis Aplikasi Informasi Kearsipan Dinamis, Meliputi : Ketentuan Umum; Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis; Sarana, SDM dan Pengoperasinalan Aplikasi SIKD; Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Ketenagakerjaan danTransmigrasi dan Urusan Kehutanan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip yang berkaitan dengan Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia serta Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B.PK.02.09/55/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Magelang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusutan Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2017.
73 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyusutan arsipp dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu adanya Jadwal retensi Arsip (JRA) Fasilitatif, Substantive dan kepegawaian;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016, Perbup No.46 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Pelaksanaan Penyusutan Arsip; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
7 halaman dan 26 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa arsip adalah informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan Pengguna Arsip dan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan untuk melindungi fisik informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan perlu menyusun Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan pedoman bagi pencipta arsip dalam melakukan penyusunan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, serta penyusunan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2017.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri D Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, maka kode wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab Tuban sebagaimanatelah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 23 Tahun 2014
3. PP No 18 Taun 2016
4. Permendagri No 54 Tahun 2009
5. Permendagri No 78 Tahun 2012
6. Permendagri No 56 Tahun 2015
7. Perda No 14 Tahun 2016
8. Perbupati No 31 Tahun 2010
9. Peraturan Bupati No 13 Tahun 2011
10. Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban. Ketentuan yang diubah adalah Lampiran I Romawi VIII dan IX.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban diubah.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip dan
ditetapkan Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala
Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman
Retensi Arsip Keuangan yang menyatakan bahwa
Pedoman Retensi Arsip Keuangan digunakan sebagai
dasar untuk menyusun Jadwal Retensi Keuangan bagi
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor P.JRA/228/2013, tanggal 24 Oktober
2013, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013;
Peratran Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, JRA, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi
ABSTRAK:
Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap sarana yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu diatur pelayanan penyelenggaraan perporasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyelenggaraan perporasi bertujuan untuk menghindari pemalsuan atau pemakaian sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi
5 HLM; Penjelasan : 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 33 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan
Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
3. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Arsip Statis;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011
tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
1. Maksud Pengelolaan Arsip Statis untuk memberikan pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam mengelola arsip statis di daerah;
2. Arsip statis yang diakuisisi ke Lembaga Kearsipan telah ditetapkan sebagai arsip
statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian kriteria dan
jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan telah dinyatakan selesai masa
simpan dinamisnya;
3. Dalam rangka penyelamatan arsip yang mempunyai nilai memori kolektif,
Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau imbalan kepada
masyarakat;
4. Preservasi arsip statis dilakukan secara preventif dan kuratif untuk menjamin
keselamatan dan kelestarian arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah
kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Akses dan layanan arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan,
pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip
keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
