PERBUP Kab. Kuningan No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran yang Dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kuningan No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran yang Dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran Yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya
ABSTRAK:
bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang bersumber dananya berasal dari dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun anggaran berkenaan, Dan bahwa berkenaan dengan berbagai jenis kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berkenaan dan mempunyai manfaat yang tinggi serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Sehingga dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan akhir tahun anggaran yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyelesaian sisa pekerjaan dan pembayaran akhir tahun anggaran berkenaan serta pembayaran yang dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri keuangan Nomor :194/PMK.05/2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata cara Pelaksana dan Pembayaran, dan Kewajiban Pembayaran atas pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 87 Tahun 2020
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - CIKALONGWETAN - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD 2020/88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 untuk melaksanakan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Cikalongwetan Kab. Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 42 Tahun 2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Tugas Dan Fungsi, Jabatan Dan Eselon, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 87 Tahun 2020
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Mutu Ternak di Kecamatan pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis.
ORGANISASI – DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD. 2020/No. 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor 060/ORG/2751 tanggal 27 November 2020 telah disetujui Perubahan Nomenklatur UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENTAN No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 7 Tahun 2019; PERBUP Bengkalis No. 82 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas tanaman pangan, holtikultura dan peternakan Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; pembentukan dan klasifikasi; kedudukan dan susunan organisasi; tugas; tata kerja; eselonering; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Mutu Ternak di Kecamatan pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD TAHUN 2020 NOMOR 87/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah; Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan
Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEPESERTAAN; BESARAN IURAN; PELAYANAN KESEHATAN; PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 87 Tahun 2020
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2020/NO.87 LL Kota Pontianak : 6 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa program Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 1983, UU No.25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 tahun 2018, Permendagri No.112 tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan KSWP, Tata Cara Pelaksanaan KSWP, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak, perlu mengatur besaran tarifnya; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019; Keputusan Bupati Demak Nomor 44.1/53 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek dan subjek tarif layanan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan, struktur dan besarnya tarif layanan, pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas di
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 tahun 2013
tentang Pedoman Pakta Integritas Di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut untuk
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pakta Integritas
Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan dan Pelaporan; Pengawasan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Jumlah halaman: 9 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
