Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tambahahan Penghasilan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERWALI No. 52 Tahun 2013; PERWALI No. 48 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penerima tambahan penghasilan, pemberian tambahan penghasilan pegawai, mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai, monitoring, evaluasi dan pembinaan pegawai, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Mencabut PERWALI No. 50 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWALI No. 7 Tahun 2018
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 26 Tahun 2020
PERWALI Kota Tual No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD. No. 2020/362, LL Kota Tual : 6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi Kepala desa dan Perangkat desa dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan yang pembayarannya dibebankan pada Alokasi Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tual Nomor Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan,Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020 yaitu ketentuan Pasal 1, diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. Untuk mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu instrument dan tahapan sebagai pedoman pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud berikut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Cirebon.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pedoman Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, SOP, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
74 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019
24. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016
25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2020
PENUGASAN - pt. TANGERANG nUSANTARA gLOBAL - PENGELOLAAN ANGKUTAN UMUM
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2020 No. 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Angkutan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan moda transportasi angkutan jalan khususnya guna melayani angkutan penumpang, diperlukan upaya pengelolaan angkutan perkotaan yang handal dengan berorientasi layanan pada keselamatan, kelancaran, tertib dan teratur, terintegrasi serta terjangkau;
UU No 2 Th 1993; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 74 Th 2014; PP No 54 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Permenhub No PM. 15 Th 2019; Permenhub No PM. 9 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 10 Th 2016.
Ketentuan Umum; 2. Penugasan; 3. Kerjasama; 4. Dukungan Pemerintah Daerah; 5. Pendanaan; 6. Keadaan Kahar (Force Majeure); 7. Pelaporan; 8. Pengawasan dan Pengendalian; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2020
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020
ABSTRAK:
Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi
stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Permendagri No 20 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/249/2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perwal Tangerang Selatan No 16 Th 2012 yg telah diubah dg Perwal Tangerang Selatan 38 Th 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD TAHUN 2020 NOMOR 26/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya standar satuan harga dan standar biaya umum yang sudah tidak sesuai
lagi dengan harga pasar yang berlaku di Kota Batu dan untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona VirusBDisease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga
Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu: Nomor 96 Tahun 2019 dan Nomor 17 Tahun 2020 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
Lampiran I Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan kode tertentu diubah; Lampiran II Standar Biaya Umum dengan kode tertentu diubah;
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2020
TATA - CARA - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - TAMAN - KANAK - KANAK - SEKOLAH - DASAR - DAN - SEKOLAH - MENENGAH - PERTAMA
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD 2020/26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Perwal Kota Bandung No. 13 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Tata Cara PPDB, Pendaftar Luar Daerah Kota, Perpindahan Peserta Didik, Kepanitiaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
30 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2020/NO.27, LL Kota Singkawang : 14 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.16 Tahun 1997, UU No.12 tahun 2001, UU No.25 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik; Pendanaan; ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Pencabutan Perwali No.25 Tahun 2019 dan Perwali No.25 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini memiliki 14 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
