Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pclaksanaan Pcraturan Daerah Nomor 7 Pasal 11 butir 4
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Tcrpadu Satu Pintu, pcrlu pengaturan secara khusus;
bahwa untuk pengalurun secara khusus tersebut akan dituangkan dalam
bentuk Prosedur Tctap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan
Perizinan Tcrpadu Satu Pintu;
bahwa bcrdasarkun pcrtimbimgan sebagaimanadimaksud padahumfa dan b
di atas, perlu mcnctapkan dengan Pcraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/25/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004; Peraturan Daerah Kota llunjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Pcraturan Daerah Kotu Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan laporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk mewujudkam Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nopotisme.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
Dalam peraturan ini berisi tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan laporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk mewujudkam Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nopotisme.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
41
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1)
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, maka perlu menyusun Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws); bahwa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan Internal Korporasi (Corporate by Laws)
Bab III Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff by Laws)
Bab IV Kerjasama Operasional
Bab V Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VI Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2021 dicabut.
86 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2019
sistem - dan - prosedur - pengelolaan - bea - perolehan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bd No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU No 23 Th 2000; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah UU No 19 Th 2000; UU No 14 Th 2002; UU No 14 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; Uu No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 135 Th 2000; PP no 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; permenkeu No 24/PMK.03/2008 yg telah diubah permenkeu No 85/PMK.03/2008; Permenkeu No 64/PMK.05/2013; perda Kab pandeglang No 1 Th 2011 yg telah diubah Perda Kab pandeglang no 3 Th 2018; Perda kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah Perda Kab pandegelang No 3 Th 2012; perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUANUMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DN WAJIB PAJAK; BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK,TARIF PAJAK DAN PENGHITUNGAN PAJAK; BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VI PROSEDUR BPHTB TERUTANG; BAB VII PROSDUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BPHTB; BAB VIII PROSDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING; BAB XI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XII PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV FORMULIR PENGELOLAAN BPHTB; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang
terbuka dan bertanggung jawab, Bupati perlu melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
melalui penilaian maturitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah terintegrasi; bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah terintegrasi agar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
disusun pedoman untuk menjadi dasar yang melandasi
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi meliputi
mekanisme penilaian; fokus penilaian; komponen penilaian; dan periode yang dinilai. Pedoman pelaksanaan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
397 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota perlu menentukan target pencapaian pelaksanaan SPM dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No.79 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Nilai dan Batas Waktu Pencapaian; Pengorganisasian; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan; Pengawasan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 4 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajabaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang digunakan oleh Tim Anggaran pemerintah Daerah dalam menilai kewajaran atas anggaran program/kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Manfaat dan Tujuan ASb; Muatan ASB; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
5 halaman dan 69 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menyusun pedoman penilaian risiko di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan
dengan peraturan bupati.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Mengatur PD dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Format Kertas Kerja Penilaian Resiko, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
34 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun standar operatsional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, MenpanRB No.35 Tahun 2012
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pelaksanaan SOP AP; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 6 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk keseragaman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Bondowoso, perlu ditetapkan pedoman penyusunan Standar Opcrasiono.l Prosedur (SOP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksucl dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso.
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
Peraturan ini berisi pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Pemkab Bondowoso
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
49 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
