Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora;
b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
Yang selanjutnya diatur dalam lampiran dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
34 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah, dipandang perlu untuk
menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 53 Tahun 2019
Materi POkok: mengatur mengenai perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Mengubah peraturan bupati nomor 53 tahun 2019
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang tertib, aman dan lancar serta untuk melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat desa, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk digunakan sebagai biaya Desk pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga secara langsung dan demokratis untuk masajabatan 2021-2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 85 Tahun 2020
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahPerpajakanDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67
Tahun 2018 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
pemberian jenis pemacu kepada kecamatan dengan penilaian
kinerja 10 (sepuluh) besar terbaik, perlu mengubah Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pemberian
Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Kebumen No 67 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 85 Tahun 2020
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tegal.
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu
penyesuaian terkait Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal;
b . bahwa mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 7
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menengah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan
Pembangunan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta tata kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
86 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Puluh Empat atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 romawi (V) Hal Khusus Lainnya angka (28) dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Siak Nomor DPA-PPKD 4.02.4.02.01.00.00.5.1 pada Jenis Belanja Tidak Langsung;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 3 (tiga) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Ketentuan Penutup.
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perubahan atas Penjabaran APBD TA 2020; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Lampiran: 16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda DIY No.7 Tahun 2019 ttg Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-20139
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 dan dalam rangka sinergisme rencana pembangunan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Tim RPI DIY dan RPIK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Jumlah halaman: 18 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 85, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 52028
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, maka perlu ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.
PERGUB ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah, tujuan dan sasaran daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
4 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
