Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan sepanjang yang mengatur batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, SERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PRODUK PERTANIAN LOKAL,PERIKANAN DAN INDUSTRI LOKAL KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa produk Pertanian lokal, Perikanan, dan Industri Jokal Karangasem merupakan salah satu produk unggulan daerah, sumber pangan, komoditas
perdagangan dan sumber kehidupan dan pendapatan masyarakat yang harus dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Karangasem merupakan salah satu destinasi wisata nusantara dan mancanegara yang dalam pengelolaannya membutuhkan produk Pertanian
lokal, Perikanan, dan Industri lokal Karangasem;
c. bahwa daya serap pemasaran dan pemanfaatan produk Pertanian lokal, Perikanan dan Industri lokal Karangasem dikalangan dunia usaha dan
masyarakat belum menunjukkan keberpihakan kepada petani dan pengerajin;
d. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk hadir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemasaran dan pemanfaatan
produk Pertanian lokal, Perikanan dan Industri lokal Karangasem;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian
Lokal, Perikanan, dan Industri Lokal Karangasem;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018
Ketentuan umum,Jenis Produk,Persyaratan Teknis,Pemasaran dan Pemanfaatan,Kelembagaan,Kemitraan,Sistem Pembayaran,Peran Pemerintah Daerah dan Swasta,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
-
-
23 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2021-2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2021-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Golongan Sawah
Bab III Waktu Tanam
Bab IV Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
Bab V Sistem Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
92 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan taraf hidup peternak diberikan bibit ternak gaduhan; agar dalam pengembangan pemberian ternak bibit gad~~han dapat menyebar di Kota Surakarta perlu mengatur pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; UndanqUndang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, lokasi penyebaran dan pengembangan, seleksi dan persyaratan calon penggaduh, pola gaduhan, redistribusi ternak, resiko dan penghapusan ternak pemerintah, administrasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2010.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perternakan Dan Perikanan Di Kabupaten Bandung Tahun 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2010.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
A. Bahwa Untuk Menunjang Dan Memfasilitasi Kegiatan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kehewanan Dan Perkebunan Dalam
Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah Yang
Dilaksanakan Oleh Badan Koordinasi Penyutuhan Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Perlu Dibantu Oleh
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
B. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan, Dipandang Pertu Membentuk Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PEMBENTUKAN;
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI;
BAB IV : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB V : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI;
BAB VI : TATA KERJA;
BAB VII : KETENTUAN KEPEGAWAIAN;
BAB VIII : PEMBIAYAAN;
BAB IX : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2007.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
melalui penanganan kerawanan pangan, maka Pemerintah
Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan kepada
sasaran masyarakat yang telah ditetapkan, maka perlu
mengatur tentang Penanganan Kerawanan Pangan di
Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sasaran
Bab IV Bentuk Bantuan
Bab V Penyediaan
Bab VI Pelaksanaan Kegiatan
Bab VII Mekanisme Penyaluran dan Pelaporan
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2016
tata - cara - penyelenggaraan - cadangan - pangan - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengantisipasi terjadi penurunan ketersediaan pangan di daerah dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ii Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 22 Tahun 2009; Permen Pertanian No. 65 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor no. 10 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda No 14 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Pergub Jabar No. 27 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ssaaran, Cadangan Pangan Daerah, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Tim Pelaksana, Mekanisme Penyaluran, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Pelaporan, Pembiyaan , Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2023.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2005; PP No. 86 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamasa No. 13 Tahun 2021; Perbup Mamasa No. 35 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2023. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang merupakan rencana aksi tingkat kabupaten, memuat sebagai berikut:
a. kebijakan strategis;
b. rencana aksi pangan dan gizi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
