KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/ No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu
mengatur klasifikasi arsip; dan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Klasifikasi Arsip ditetapkan oleh pimpinan
pencipta arsip; sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan
tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 19 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Humbang Hasundutan No. 6 tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Pola Klasifikasi Arsip, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
3 hlm, Lampiran : 49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Kesejahteraan Rakyat
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk
pelaksanaan
tugas
pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efisien guna
tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip,
perlu penyelamatan arsip sebagai bahan bukti
akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur Negara
di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/59/2017,
tanggal 7 November 2017, Hal Persetujuan Jadwal
Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kulon Progo, telah disetujui Jadwal
Retensi Arsip Substantif Bidang Kesejahteraan
Rakyat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
Dasar Hukum: 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
5.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 ;
6.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 ;
7.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor: 6 Tahun 2015 ;
8.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 ;
9.
10.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 ;
11.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 ;
12.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2015;
13.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 ;
14.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 ;
15.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
16.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 ;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah . Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18mTahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian TUgas DInas Kearsipan, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DInas Kearsipan; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalagunaan wewenang, pemerintah mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan mengenai laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; IV. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; V. Sanksi; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
6 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip keuangan secara
efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas urnurn
pemerintahan dan pembangunan serta terciptanya
ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam upaya
penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas dan
pertanggungjawaban kinerja pemerintahan, maka sesuai
ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa dengan diterbitkanya Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan, maka Peraturan
Bupati Ba tang Nomor 14 Tahun 2011 Ten tang Jadwal
Retensi Arsip Keuangan sudah tidak sesuai sehingga perlu
dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang JRA Keuangan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 14 tahun 2011 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
- Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif
- Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55 Tahun 2017
PEDOMAN - TATA KEARSIPAN - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan Penataan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.78 Tahun 2012; PERDA Tanjung Jabung Timur No.15 Tahun 2013; PERDA Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pedoman Tata Kearsipan DI LIngkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Ruang Lingkup; Pengurusan Surat; Pemberkasan; Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip; Penyusutan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
