Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
untuk memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu dibuat Tata
Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 11
ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (5), Pasal 21, Pasal 24 ayat
(3), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
UU No 6 Tahun 1983; UU NO 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009;
dalam Perbup ini diatur mengenai pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2013/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 49 Tahun 2008; UU 28 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi dan Perhitungan Retribusi, Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan dan Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Retribusi Kadaluarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Pelaporan Retribusi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 30 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum, dipandang perlu menetapkan pedoman pada Bab
XVIII Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Bupati
sebagai pelaksanaannya dalam bentuk Petunjuk
Pelaksanaan;
bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Pasar.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Memuat Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, dengan Sistematika;
KETENTUAN UMUM; Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek; TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; TATA CARA PENGELOLAAN; TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN
(SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP)
DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN DAN PENCABUTAN
SHP DAN KTPP; TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI; TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA; dan KETENTUAN PERALIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENENTUAN KLASIFIKASI BESARANYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 30 Tahun 2013
Tata Cara pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.9 Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006;Kepmendagri No.43 Tahun 1999.
Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan termasuk didalamnya mengatur tentang Tata Cara Pendataan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 40 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 30 Tahun 2013
RETRIBUSI JASA UMUM - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum Khususnya Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor.
ABSTRAK:
bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor
mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam rangka
menjamin keselamatan, keamanan berlalu lintas dari
persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di jalan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan retribusi
pelayanan pengujian kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum Khususnya Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata cara permohonan pengujian kendaraan, peninjauan tarif retribusi, pemungutan retribusi, insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga Yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi sehingga dihapuskan dan dimusnahkan, perlu diatur tata cara penghapusan dan pemusnahannya dengan suatu peraturan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.17 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.11 Tahun 2010, Perda No.12 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2012, Perda No.4 tahun 2012, Perda No.7 Tahun 2012;
Ketentuan umum; Tujuan dan dasar penghapusan; Penghapusan Benda Berharga; Pemusnahan Benda Berharga; pembebasan dari pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
