Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 30 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Ini Memuat Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, dengan Sistematika; KETENTUAN UMUM; Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek; TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; TATA CARA PENGELOLAAN; TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN (SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP) DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN DAN PENCABUTAN SHP DAN KTPP; TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA; dan KETENTUAN PERALIHAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor
30
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2013
Tempat Penetapan
Batulicin
Tanggal Penetapan
01 Oktober 2013
Tanggal Pengundangan
01 Oktober 2013
Tanggal Berlaku
01 Oktober 2013
Sumber
BD.2013/NO.30
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Bidang
Halaman ini telah diakses 441 kali

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan