Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pemberian Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan.
BAB III Tata Cara Pemberian Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan.
Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
14 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2020
DINAS PUPR-UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI-PENGGUNAAN-RETIRBUSI-TARIF-STRUKTUR-PERUBAHAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2020/No.55
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan Laboratorium Pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan Laboratorium pada UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, yang tercantum
dalam Lampiran I huruf S Perda Kaltim No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sehingga perlu diubah. Perda Kaltim No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang
telah diubah dengan Perda Kaltim No.4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kaltim No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.9 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan Laboratorium Pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas PUPR Prov. Kaltim. Ketentuan yang berubah: Lampiran I huruf S Perda Kaltim No.4 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Peraturan yang Diubah: Perda Kaltim No.4 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 54 Tahun 2001
PUNGUTAN RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI - DERMAGA - PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PELAYANAN KAPAL PEDALAMAN DALAM WILAYAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 54,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai, Dermaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayanan Kapal Pedalaman Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengatasi kebutuhan bagi kelancaran pembelanjaan pembangunan daerah terutama dalam hal pemeliharaan dan pembangunan prasarana fasilitas dermaga dan penyeberangan sungai perlu meningkatkan sumber dan penerimaan daerah baik secara intensif maupun secara ekstensif; bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pungutan retribusi atas pemakaian fasilitas dermaga dan penyebrangan sungai dalam daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa untuk keperluan penyelenggaraan keselamatan pelayaran dianggap perlu untuk melaksanakan pungutan terhadap kapal – kapal pedalaman sungai dengan ordonantie kapal pedalaman 1927.
UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 70 Tahun 1996; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998
Perda Ini mengatur mengenai Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai, Dermaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayanan Kapal Pedalaman Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Pelaksanaan; Tarif Pungutan; Insentif; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Layanan Kesehatan pada Puskesmas Dalam Rangka Menghadapi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahap Kedua
ABSTRAK:
Dalam menghadapi dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah telak melakukan pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Puskesmas pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020, sehubungan masih meningkatnya penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Lampung Barat, maka dilakukan kembali pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas selama 3 (tiga) bulan.
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.24 Tahun 2007
3. UU No.28 Tahun 2009
4. UU No.36 Tahun 2009
5. UU. No. 23 Tahun 2014
6. PP No.12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2016
Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan/atau Puskesmas Pembantu akibat COVID-19 bagi pembayaran jasa pasien umum dan dikecualikan bagi pelayanan rujukan menggunakan ambulans serta berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Oktober sampai dengan Desember 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dimana untuk orang pribadi dan/atau badan yang menerimanya akan dikenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Tirnur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Bupati;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PERDA No. 6 Tahun 2013; PERDA No. 8 Tahun 2012.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang undangan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. masa retribusi;
b. tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
c. tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebanan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2017 Sampai Dengan Tahun Pajak 2020 Serta Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 54 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Kartu Uji dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Pengujian kendaraan Bermotor di Kabupaten Pohuwato
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERDA No.1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Tarif Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2016
PERGUB Prov. Gorontalo No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo
penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 dalam wilayah provinsi gorontalo
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2016/NO.54
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1993; Permendagri No. 24 Tahun 2013; Permendagri No. 12 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 5 Tahun 2012; Pergub Gorontalo No. 67 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dalam Wilayah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Gorontalo No. 18 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No. 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
