PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.085 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 31 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 29 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 28 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 26 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 25 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 24 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Kab. Bogor No. 22 Tahun 2008 tentang BAGIAN DESA DARI HASIL PENDAPATAN DAERAH
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 23 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan